Sebagai masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi budaya leluhur, ureueng Aceh memiliki keberagaman adat dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, masyarakat yang mendiami Aceh sekarang—kemungkinan masyarakat Aceh asli—sudah mulai kurang memahami antara adat dengan yang hanya merupakan sebuah kebiasaan semata (reusam). Ada pula yang mulai menganggap adat sebagai mitos belaka, terutama bagi sebagian orang yang mengklaim dirinya telah berpikir maju alias modern. Akibatnya, kearifan sebagai adat atau tradisi hanya kamuflasi mistik alias terbelakang.

Bagi sebagian ureueng Aceh, adat tetaplah sebuah kearifan yang mesti dijaga, dilestarikan, dijalani, dan diterapkan dalam kehidupan sebagai bagian dari ‘norma kedamaian. Karena itu, bagi yang melanggar adat dikenakan sanksi yang telah disepakati dalam kawasan masyarakat adat dimaksud, tentu saja sanksi adat satu daerah dengan daerah lain berbeda. Namun, inti dari sebuah pelanggaran adat adalah “malu” merupakan sebuah keseragaman. Hal ini senada dengan hadih maja meulangga hukôm raya akibat, meulangga adat malèe bak donya ‘melanggar hukum (syar’i) besar akibat, melanggar adat malu di dunia’. selengkapnya »

“If you have come to help me, you can go home again. But if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together” (Australian Aborigine Woman).

Definisi masyarakat sampai saat ini masih diperdebatkan sebagai bagian dari pembaharu pembagunan. Paraelit politik menggunakan simbol “masyarakat” sebagai keuntungan untuk mendapatkan reputasi secara kelompok dan individual. Atas nama masyarakat pula sering terjadi perdebatan dalam berbagai organisasi, tidak terkecuali lembaga atau organisasi kecil sekalipun. Sementara yang menjadi pemikiran dan runutan berpikir kita di alam demokrasi ini ialah termasuk kategori masyarakat mana yang harus kita perdebatkan. Apakah itu masyarakat menengah ke atas, sedang, atau menengah kebawah. Terlalu realistis memang jika pemaknaan masyarakat dilihat dari kepentingan tanpa pemberdayaan dan pengorganisasian sebagai agenda dari pengembangan masyarakat. selengkapnya »

Setiap suku bangsa yang menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki kekhasan tersendiri menyangkut dengan adat istiadat, bahasa, kepercayaan, kebiasaan, hukum, atau peraturan-peraturan lainnya. Bahkan, dalam satu suku saja terdapat keanekaragaman budaya.

Sebagai contoh, daerah Aceh, antara suku Aceh dengan Aneuk Jamee memiliki bahasa berbeda, begitu juga adat istiadatnya. Namun, kedua suku ini memiliki banyak kesamaan. Selain itu, proses asimilasi (pembauran) yang begitu panjang membuat kedua suku ini terkait dalam satu bingkai budaya masyarakat Aceh, demikian pula dengan suku-suku lainnya. selengkapnya »

Sebelum adanya peralatan yang canggih dalam mengukur, menakar, dan menimbang. Masyarakat adat Aceh sudah mengenal beberapa jenis bentuk ukuran, takaran, dan timbangan.

Membatasi ruang sempit di media ini, saya mencoba memaparkan dahulu tentang alat ukur dalam tradisi masyarakat Aceh. Adapun tentang jenis takaran dan timbangan akan saya bahas di lain waktu.

Alat ukur tradisional di sini sudah berlaku dalam masyarakat Aceh sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hanya saja, karena modernisasi yang membawa penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, alat ukur dalam tradisi masyarakat Aceh ini mulai terlupakan. Untuk itu, melalui tulisan ini, saya mencoba mengingatkan kita—masyarakat Aceh dan tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat non-Aceh yang ingin mendalami tentang Aceh—mengenai alat ukur dalam tradisi Aceh. selengkapnya »

Abad ke 17, kekuasaan Aceh telah meluas sampai ke Sumatra Barat. Daerah ini sangat penting artinya bagi Aceh, baik dalam bidang politik, maupun bidang ekonomi. Bidang politik berarti Aceh telah menanamkan kekuasaannya sehingga daerah ini merupakan “vazal”. Bidang ekonomi, daerah ini merupakan pengahasil lada yang sangat penting dalam pasaran dunia. Dengan menguasi daerah tersebut berarti menarik keuntungan yang banyak bagi Aceh. Karena perkembangan ini, Ratu Tajjul Alam mengangkat Ulee Balang Panglima Nanta untuk mengatur dan mengawasi daerah vazal, salah seorang keturunannya bernama Makhdun Sati. Dalam tubuh Makhdun Sati mengalir darah Aceh dan darah Minangkabau.

Dalam pemerintahan Sultan Jamalul Alam (1703- 1726), Makhdun Sati beserta rombongan yang terdiri 12 perahu, berlayar menuju arah utara melalui pantai barat Pulau Sumatra. Pelayaran ini terdorong adanya berita yang menarik hati mereka bahwa di ujung Pulau Sumatra banyak terdapat kekayaan alam yang terpendam berupa emas. Dengan menempuh perjalanan panjang dan lama, rombongan Makhdun Sati sampai di Pasir Karam. Daerah itu terletak di pantai barat Aceh dekat Meulaboh. Kemu-dian rombongan ini tinggal dan menetap untuk membuat perkampungan dan memulai hidup baru di sana. selengkapnya »

Aceh adalah daerah yang menjadi tempat mulanya perkembangan agama Islam. Secara kronologis, Kerajaan Islam di Aceh dimulai oleh Kerajaan Aceh Darussalam, ber­pusat di Banda Aceh, sekitar abad 16 M. Pada masa itu Aceh juga tampil sebagai pusat kekua­saan politik sekaligus pusat perkembangan budaya dan peradaban Asia Tenggara.

Sebagai ahli waris Kerajaan Peureulak (225-692 H/ 840-1292 M), Kerajaan Islam Samudra Pasai (433-831 H/ 1042-1428 M), dan Kera­jaan Islam Lamuri (601-916 H/ 1205-1511 M), maka Kerajaan Islam Aceh Darussalam yang diproklamirkan pada Kamis, 12 Dzulqaidah 916 H/ 20 Februari 1511 M. Ia yang pada awal abad XVI Miladiyah telah menjadi salah satu dari “Lima Besar Islam”, melengkapi dirinya dengan berbagai peraturan perundangan, organisasi dan lembaga-lembaga negara, termasuk pusat-pusat pendidikan yang bertugas mengadakan tenaga-tenaga ahli dalam segala bidang dan mencerdaskan rakyat. selengkapnya »

Persoalan peran dan signifikansi Aceh saat ini sedang dihadapi oleh Masyarakat Adat Aceh dan seluruh proletariat Provinsi Aceh. Untuk menyusun sejumlah pemikiran tertentu mengenai isu hangat tersebut, saya menganggap perlu sekali membuat sebuah persyaratan. Dalam konteks ini, saya berbicara sebagai kapasitas seorang penonton. Namun, ini mesti saya tuliskan, kendati “dari jauh”, tempat yang terkutuk, dari “luar kelembagaan Adat di Aceh”.

Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh meliputi pula hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad XVI, termasuk Inggris, Otto man, dan Belanda. Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad 18, dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad 18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang, Semenanjung Melayu kepada Britania Raya. selengkapnya »

Konsep ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan lahir bersamaan dengan gerakan reformasi. Ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan ekonomi orang kecil yang juga sering disebut sektor informal. Ekonomi rakyat diganti dengan ekonomi kerakyatan untuk dapat dimasukkan ke dalam TAP MPR, yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan No. XVI/1998.

Ekonomi Rakyat merupakan kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupan rakyat. Mereka yang melakukan kegiatan itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil, dan lain-lain. Modal usahanya merupakan modal keluarga dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar. selengkapnya »