BANDA ACEH – Pemerintah di kabupaten dan kota belum memberdayakan mukim secara maksimal. Akibat dari hal ini lembaga pemerintahan setingkat dibawah camat belum berfungsi. Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Imum Mukim se-Aceh yang berlangsung di Hotel Regina, Banda Aceh, Senin (19/10). Kegiatan itu sendiri di buka oleh Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Pemerintahan, Drs Marthin Desky.

“Kalaupun ada kerja yang dapat dilakukan, hanya sebagai pengantar surat dari camat ke keuchik dan sebaliknya. Begitu juga ketika polisi masuk kampung, kami diminta hanya untuk mengantar surat pemberitahuan ke keuchik. Jadi, apa sebenarnya fungsi imum mukim?” ujar Tgk Jafaruddin, Kepala Mukim Bener Meriah.

Hal lain yang mencuat adalah persolan operasional, kantor, dan insentif. Pemerintah selama ini memberikan dana untuk gampong, camat, sementara lembaga mukim tidak diberikan. “Keuchik punya kendaraan operasional dan kantor. Tetapi kami tidak ada, maka kami ingin mempertanyakan apa makna dan tujuan lembaga mukim ini dihadirkan kalau seperti ini,” ujar Husein seorang mukim dari Aceh Tengah.

Begitupun, beberapa imum mukim lainya sempat bersuara keras dalam forum rapat tersebut yang meminta pemerintah untuk membubarkan lembaga mukim bila tidak mampu diberdayakan secara maksimal. Seorang Imum Mukim dari Kota Banda Aceh, Tgk Habib mengakui, ia masih kewalahan dalam melaksanakan peran dan fungsi imum mukim. “Saya sudah 10 tahun jadi imum mukim, tapi tidak tahu perangkat mukim seperti apa. Ini karena tidak ada petunjuk dari gubernur,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Asisten Pemerintahan Aceh, Marthin Desky, menyatakan komit memberlakukan kembali fungsi dan peran imum mukim di Aceh. Soal insentif ia berjanji merealisasikannya. “Jika bapak-bapak mukim minta anggaran untuk mukim disamaratakan, akan kita upayakan. Persoalannya, ada mukim yang membawahi gampong lebih banyak di daerahnya dibanding imum mukim di daerah lain,” ujar Marthin. Selain itu, Ketua DPRA terpilih, Hasbi Abdullah, juga berjanji akan mengupayakan hak-hak imum mukim. “Maju mundurnya suatu pembangunan itu dimulai di tingkat gampong. Maka, mukim menjadi ujung tombak pembangunan Aceh,” paparnya.(sup)