Forum Mukim Aceh Barat didampingi oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan JKMA Bumo Teuku Umar menyerahkan draft Peraturan Bupati tentang Tata Batas Wilayah Mukim dan tentang Identifikasi Harta Kekayaan Mukim Lango Kecamatan Pante Ceuremen kepada Pemkab Aceh Barat yang diterima oleh Wakil Bupati  Aceh Barat Drs.H. Rachmad Fitri. HD, MPA.

Ketua Forum Mukim Aceh Barat T A Hadi didampingi oleh Chalid HK dari JKMA Aceh dan Syahrul YA dari JKMA Bumo Teuku Umar menyampaikan progress penyusunan Draft regulasi yang berlangsung partisipatif bersama masyarakat.

Dalam sambutannya Rachmat Fitri menginginkan penyerahan draft regulasi tersebut diikuti dengan pembahasan bersama para pihak (biro pemerintahan dan biro hukum Pemkab Aceh Barat) dapat mencermati substansi yang ada dalam peraturan tersebut agar segera ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah atau peraturan bupati.

Budaya masyarakat adat Aceh lebih kuat dari beberapa daerah yang lain yang ada di Indonesia. Ketika persoalan adat menjadi suatu landasan dalam peraturan dan kegiatan di masyarakat maka dalam konteks Aceh dipastikan akan berhubungan erat dengan implementasi syariat Islam, kata Rachmat Fitri.

Hal yang serupa ketika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (Padang) dimana aparatur pemerintah sangat menghormati produk hukum yang dihasilkan oleh masyarakat adatnya, dan waktu sudah membuktikan bahwa bila adat dalam suatu masyarakat itu kuat maka  segala kegiatan kehidupan akan berjalan dengan lancar dan nyaman ujar wakil bupati Aceh Barat.

Drs.H. Rachmad Fitri. HD, MPA juga menyinggung masalah reusam (aturan adat Aceh) sebagai sebuah aturan di provinsi Aceh harus kembali menjadi dasar sebuah kehidupan masyarakat. Sudah terbukti oleh sejarah dimana setiap gampong di Aceh memiliki reusam sendiri-sendiri yang berbeda antara satu gampong dengan gampong lainnya, karena reusam ini memang dibangun dengan karakteristik dan kondisi sosial politik setempat.

Wakil Bupati berharap dengan konstribusi aktif para pihak seperti Forum Mukim Aceh Barat, JKMA Aceh, JKMA BTU dan pihak MAA beserta masyarakat mendorong perubahan maka akan timbullah tatanan masyarakat yang berdaulat dan sejahtera.

Perwakilan dari mukim Lango Idrus menyerahkan qanun Mukim Lango tentang  Tata Cara Pengelolaan Hutan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan sebagai salah satu bentuk keseriusan Mukim Lango dalam menjaga dan merawat hutan  demi  kemaslahatan masyarakat Lango khususnya dan masyarakat Aceh Barat umumnya.

JKMA Bumo Teuku Umar akan terus mendampingi masyarakat adat di kabupaten Aceh Barat agar berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya terus memelihara hubungan baik dengan para pihak seperti yang telah dicapai selama ini tutup Syahrul YA.

Turut hadir tokoh masyarakat dari mukim Lango dan perwakilan perempuan juga turut hadir dalam acara tersebut. [rel]

Sumber: Greenjournalist.net