Jakarta – Empat tahun sudah Forum Tata Ruang Pulau Sumatera (For TRUST) berdiri untuk mendukung upaya penyelematan ekosistim pulau Sumatera yang terus menerus mengalami ancaman, termasuk kehidupan masyarakat dan keletarian berbagai satwa langka.

Kelahiran For Trust memang dilihat sangat strategis untuk mendukung penyelamatan ekosisitim di pulau Sumatera melalui pengembangan tata ruang berbasis ekosistim yang sudah disepakati oleh sepuluh Gubernur se-Sumatera serta beberapa kementrian terkait antara lain PU, LH, Kemenhut, Kemendagri dan MenkoEkuin, karena anggota For Trust sebagai besar merupakan lembaga-lembaga yang memiliki program langsung di lapangan dan sudah bersentuhan dengan persoalan di lapangan dalam waktu yang cukup lama, termasuk berbagi forum spesies langka dan kalangan akademisi.

Untuk meningkatkan usaha pencapaian hasill dari For TRUST, maka dilaksanakan kegiatan lokakarya pelaksanakan 5 koridor Sumatera, hari ini Rabu (3/10) di Jakarta.

Acara yang diinisiasi oleh WWF-ID, Kementrian PU dan FOR TRUST melihat begitu pentingnya peran For Trust kedepan nya semakin nyata dan terbuka dengan turut menyusun Peta Penyelamatan Ekosistim Sumatra (Sumatra Road Map) dan lahirnya Pepres No. 13 tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera, proses penyusunannya juga memperoleh masukan yang cukup signifikan dari forum ini.

Meskipun For Trust sudah memberikan kontribusi dalan pengembangan tataruang berbasis ekosistim di Sumatera, termasuk melalui kegiatan advokasi, untuk meningkatan perannya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama di internal For Trust termasuk dalam aspek mekanisme koordinasi dan komunikasi.

Berbagai kebijakan baru terkait dengan tata ruang juga terus berkembang termasuk untuk pulau Sumatera, antara lain adanya munculnya Moratorium Ijin dalam Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru untuk alih fungsi hutan, kebijakan MP3EI, dan seterusnya, yang tentunya juga peluang bagi For Trust untuk mendukung proses implementasinya.

Harus diakui bahwa sudah terjadi pengembangan model For Trust di tingkat provinsi yang berjalan dnegan baik, misalnya terbentuk For TRUST Aceh yang sudah secara intensif mengawal proses perbaikan tataruang di Aceh, termasuk bersama-sama dengan forum dan lembaga yang lain melakukan advokasi masalah tataruang di Rawa Tripa.

Lembaga yang tergabung dalam For TRUST yang berjuang dalam penyelamatan Rawa Tripa yang ikut dalam pertemuan ini adalah Hamzah dari PUGAR, Marzuki dari KuALA, Chik Rini dari WWF–ID Aceh, Rusliadi dari JKMA, Januar dari PeNA, Mursalin dari WALHI Aceh dan Irsadi Aristora dari TII Aceh sebagai perwakilan FOR TRUST Aceh. Melihat potensi-potensi tersebut di atas, maka For Trust berencana untuk melakukan pertemuan anggota yang bertujuan ;

  • Evaluasi kinerja ForTRUST
  • Peluang dan tantangan For Trust terkait dengan perkembangan kebijakan yang ada
  • Mekanisme kepengurusan For Trust, termasuk mekanis mekoordinasi dan komunikasi
  • Rencana Agenda For Trust
  • Terumuskan secara jelas peran dan mekanisme komunikasi dan koordinasi ForTRUST, termasuk stuktur organisasi dan mekanisme pendanaan
  • Program kerja For Trust, termasuk integrasi dengan program anggota

Peluang besar lain yang bisa dimanfaatkan oleh For Trust untuk menjalankan visi dan misinya adalah adanya konsep lima koridor ekosistem di Sumatera yang tertuang dalam RTR pulau Sumatera tersebut di atas, karena konsep ini bisamenjadi landasan legal formal dalam upaya perwujudan dari kesepakan 10 Gubernur se-Sumatera dalam upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem pulau untuk menopang pembangunan di Sumatera secara lestari.

Selain itu, konsep koridori ini juga memberikan dasar yang kuat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, serta kepastian pengembangan konektivitas kawasan sebagai koridor antara habitat yang terpisah satwa mamalia besar di Pulau Sumatera. Disaat yang sama kawasan-kawasan koridor ekosistem juga sebagai sumber dan tempat yang yang perlu dijaga bagi masyarakat lokal yang hidupnya bergantung dari sumberdaya hutan. (ira)

Sumber: Atjehlink.com