Sebagai sebuah pemerintahan berbentuk  kerajaan, Aceh tempoe doeloe bukan hanya dipimpin seorang raja (sultan), tapi juga sultanah. Hal ini jelas membuktikan bahwa Aceh sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat kaum perempuan. Menurut data sejarah tercatat empat perempuan yang berhasil memimpin Aceh Darussalam.

1. Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam

Nama aslinya Safiatuddin. Ia masih merupakan garis keturunan Sri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Anak tertua Sultan Iskandar Muda ini lahir pada tahun 1612 M dengan nama Putri Sri Salam. Kemudian ia mendapat gelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-’Alam Syah Johan Berdaulat Zillu’llahi fi’l-’Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Safiatud-din Tajul-’Alam memiliki makna “kemurnian iman, mahkota dunia.” Ia memerintah antara tahun 1641-1675. Sultanah satu ini gemar mengarang cerita dan sempat membantu berdirinya perpustakaan di negerinya. Safiatuddin meninggal pada 23 Oktober 1675.

Sebelum Safiatuddin menjadi sultan (sultanah), Aceh dipimpin oleh suaminya, yakni Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Setelah Iskandar Tsani mangkat, Aceh masa itu kesulitan mencari pengganti sultan laki-laki yang masih ada hubungan saudara/keluarga dekat. Aceh sempat mengalami kericuhan, masa itu, sebab kaum ulama dan wujudiah tidak menyetujui adanya pemimpin perempuan dengan alasan tertentu. Kemudian, seorang ulama besar, Nuruddin Ar-Raniry menengahi masalah dengan menolak argumen-argumen ulama lainnya sehingga diangkatlah Safiatuddin menjadi sultan Aceh. Kini, salah satu bukti sejarah, namanya dinobatkan menjadi sebuah nama sekolah lanjutan atas di Banda Aceh, yakni SMA Safiatuddin.

2. Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam
Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam

Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam adalah putri Malik Radiat Syah, yang memerintah setelah mangkatnya Sultanah Safiatuddin. Kepemerintahan Naqiatuddin hanya tiga tahun (1675-1678). Namun demikian, ada hal yang sangat fundamental dilakukannya, yakni keberanian mengubah Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Meukuta Alam. Aceh akhirnya dibentuk menjadi tiga federasi yang kemudian lebih akrab dengan sapaan Aceh Lhee Sagoe. Setiap pemimpin sagi disebut Panglima Sagoe (Panglima Sagi). Maksud pemerintahan seperti agar birokrasi tersentralisasi dengan menyerahkan segala urusan kedaerahan (dalam nagari) kepada pemimpin tiga sagi tersebut. Sistem ini pula kemudian diadopsi oleh negara luar, termasuk penjajah Belanda.

3. Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah

Sultanah ketiga ini mengganti sultanah sebelumnya, Sri Ratu Naqiatuddin. Perempuan yang satu ini digambarkan sebagai seorang yang betubuh tegap dan bersuara lantang. Awak Inggris kala itu mengunjungi Zaqiatuddin saat berusia 40 tahun untuk membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan perdagangan. Namun, sultanah bijak ini menolak. “Inggris boleh datang ke Aceh, tapi tidak ada izin untuk membangun benteng sendiri,” ucapnya tegas. Zaqiatuddin mangkat pada 3 Oktober 1968. Tampuk kepemimpinan kemudian dipegang oleh Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah.

4. Zainatuddin Kamalat Syah

Seperti disebutkan di atas, Paduka Sri Baginda Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah binti al-Marhum Raja Umar (ada pula yang menyebut Ziatuddin) mewarisi tahta kerajaan dari Zaqiatuddin. Tampuk kepemimpinan dipegangnya pada tahun 1688. Ada dua versi tentang asal-usulnya. Pertama, ia adalah putri dari Raja Umar bin Sutan Muda Muhammad Muhidudin sekaligus adik angkat dari Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah. Kedua, ia disebut anak angkat Sultanah Safiatuddin Syah. Yang jelas, Ratu Zaqiatuddin Syah berasal dari keluarga-keluarga Sultan Aceh juga. Pada masa pemerintahannya, ia mendapatkan kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan serikat dagang Inggris, East Indian Company. Zainatuddin menikah dengan Sayid Ibrahim yang kemudian menggantikanya menjadi sultan Aceh dengan gelar Sultan Badrul Alam.


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi VII, Desember 2008