FPICBireun – Transparency International Indonesia Unit Aceh bekerja sama dengan JKMA (Jaringan Komunitas Masyarkat Adat) Aceh dan Program SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II), menggelar acara ‘Semiloka Pakta Integritas–Mekanisme FPIC (Redd+) dan Upaya Mendorong Keterbukaan Informasi’ yang akan dilaksanakan selama 2 hari di Graha Buana Bireun dari tanggal 14-15 Maret 2013.

Selain beberapa mukim dari kabupaten dalam wilayah hutan Ulu Masen, turut hadir juga beberapa perwakilan pemerintah dan CSO yang memiliki relevansi terhadap isu REDD+ di Aceh.

Mukim yang hadir dalam Semiloka Pakta Integritas –Mekanisme FPIC (Redd+) dan Upaya Mendorong Keterbukaan Informasi antara lain adalah mukim dari wilayah Aceh Besar, mukim Aceh Jaya, mukim Aceh Barat, mukim Pidie Jaya, mukim Pidie, serta mukim dari wilayah Bireun.

Ilham Sinambela selaku Manager Office Local Unit Transparency International Indonesia mengungkapkan bahwa kegiatan semiloka ini adalah dalam rangka memberikan informasi terkait REDD+ dan Mekanisme FPIC dalam pelaksanaan REDD+ di Aceh serta memperkenalkan Pakta Integritas dan peran Komisi Informasi Aceh.

“Butuh keseriusan dari pemerintah dalam menyiapkan konsep REDD+, sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat,” kata salah satu mukim yang hadir.

Salah satu komponen mekanisme dalam melaksanakan REDD diantaranya adalah penerapan FPIC atau Free Prior Informed Consent (FPIC). FPIC ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mengatakan “ya” atau “tidak” terhadap pelaksanaan REDD di Aceh.

“Kami masyakarat awam masih bodoh dalam memahami program REDD+, kalaupun benar ada program REDD+, kapan penjualan karbon akan dilakukan?” tanya Zainuddin, Mukim Ule Glee Teunong, Pidie Jaya.

Persetujuan yang ditentukan dengan menghormati budaya masyarakat, sistem dan praktek adat. Dalam hal ini UN-REDD Programme berdasarkan Working Final Group pada bulan November 2012 telah mengeluarkan UN-REDD Programme Guidelines on Free, Prior and Informed Consent atau yang disebut dengan garis pedoman pelaksanaan FPIC, akan tetapi dari pengalaman sebelumnya masih banyak komponen masyarakat sekitar hutan/tokoh masyarakat yang belum mengetahui tentang REDD apalagi tentang hak mereka yang di atur dalam mekanisme FPIC.

“Manfaat dari program REDD+ harusnya langsung dinikmati oleh masyakarat bawah, pemanfaatan hasil hutan juga belum dirasakan oleh masyakat,” ungkap Hamdani dari Dishut kabupaten Pidie.

Sementara itu, Tgk Saifuddin, Mukim Panga Pucok, Aceh Jaya mengatakan proyek REDD+ adalah proyek yang terus menunggu dan menunggu tanpa ada kejelasan waktu, sehingga masyarakat mempertanyakan proyek tersebut.

“Program REDD+ itu program siapa dan bagaimana kami dapat menjelaskan kembali kepada masyakarat tentang program REDD+, kami sendiripun sebagai mukim masih binggung terhadap program ini. Sedangkan hutan wakaf perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan para ulama, dimana para ulama memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyempurnaan konsep hutan wakaf itu sendiri,” ujar Muhammad Kaoy, mukim Cubo, Pidie Jaya. (sp)

Sumber: Atjehlink.com