ACEH UTARA-Draft naskah Qanun Mukim dan Gampong untuk Kabupaten Aceh Utara, diserahkan ke Komisi A DPRK Aceh Utara, untuk dilakukan pembahasan, kemarin. Meski draft tersebut belum baku, namun diharapkan pembagian tugas dan wewenang Mukim dapat dirumuskan sebagai prioritas.

Perumusan naskah yang difasilitasi oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JMKA) Pase ini, dimulai tiga tahun lalu dan baru rampung sekarang.” Dengan adanya draft qanun ini, sehingga dapat disatukan satu presepsi antara UUPA dan peraturan dari pemerintah agar tidak saling terbentur,” ungkap Zulfadli, selaku Peutua chik JKMA Pase, kepada wartawan Koran ini, kemarin.

Sementara Tgk Zainal Abidin, yang mewakili mukim di Aceh Utara dalam penyerahan qanun draft tersebut mengatakan, selama ini keberadaan mukim yang ada tidak mempunyai tugas dan wewenang seperti yang diharapkan. Hal ini karena belum ada peraturan yang baku terhadap tugas dan kewenangan mukim. Salah satunya menyangkut penjualan akte tanah yang terjadi di perkampungan.

“Tiap ada penjualan akte tanah di desa, mukim tidak dilibatkan, namun ketika ada persoalan dengan tanah tersebut baru mukim dilibatkan. Gimana mukim bisa tahu persoalan, sementara dalam penjualan awal tidak dilibatkan,” ungkap Zainal, selaku Mukim Lapang, Aceh Utara, dalam memberikan salah satu contoh mukim yang tidak dilibatkan.

Sedangkan Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Utara, Hari Azhar Nur, menyangkut penyerahan draft qanun tersebut mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan detil masalah tersebut. Dan akan mengundang ahli-ahli yang mengerti tentang draft qanun mukim itu sendiri.

“Kita akan mengundang para ahli dari Banda Aceh untuk membahas bersama dengan mukim yang ada di Aceh Utara. Tujuannya agar qanun itu nantinya tidak terjadi benturan dengan peraturan lainnya,” sebut Ari, didampingi Nurmalawati, dan Nuraini Maida, anggota Komisi A DPRK Aceh Utara. (msi)

Sumber: http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=7336&tit=Berita%20Utama%20-%20Draft%20Qanun%20Mukim%20Diserahkan%20ke%20Dewan