KUTACANE – DPRK Aceh Tenggara (Agara) mendukung petani di kaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) untuk tetap bermukim secara permanen. Dewan Negeri Sepakat Segenap ini akan memperjuangkan kawasan pemukiman itu menjadi hutan adat, sehingga dapat dikeluarkan dari hutan negara secara ilegal.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Agara, Bukhari, Kamis (8/10) terkait tuntutan para petani Leuser yang meminta eksekusi lahan garapan mereka diakhiri. “Kami bersama seluruh anggota dewan Agara akan menggelar rapat untuk membahas kawasan petani di kaki Leuser menjadi hutan adat,” jelasnya.

Dia menyatakan hasil rumusan pihaknya akan disampaikan ke DPRA, agar dapat dijadikan Qanun Hutan Adat untuk warga yang tinggal tumpang tindih dengan TNGL. “Jika Qanun Hutan Adat keluar, maka warga di kaki TNGL tidak lagi masuk hutan negara, sehingga dapat menggarap lahannya dengan tenang, tidak seperti saat ini, terus was-was,” harapnya.

“Hal Ini perlu dilakukan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara petani di kaki Gunung Leuser dengan pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL),” ujarnya. Dia menilai, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun, maka area garapan petani makin sempit, belum lagi lapangan kerja terbatas.

Dia menyatakan kondisi serupa juga dialami petani yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Alas, dimana lahan mereka amblas diterjang banjir. “Berkebun di kaki Gunung Leuser digusur, berlahan di daerah Sungai Alas hanyut diterjang banjir. Mau dimana lagi rakyat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” tanya Bukhari.

Mengenai persoalan ini, dia meminta Gubernur Zaini Abdullah mendukung konflik di TNGL berakhir, melalui kawasan petani Leuser jadi hutan adat atau rakyat. “Aturan resmi dari Pemprov Aceh tentang hutan adat di Leuser harus dikeluarkan, sehingga dapat diajukan ke Kemenhut untuk mengakui kawasan menjadi hutan adat, bukan hutan negara lagi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, M Nur, meminta Pemerintah agar menyelesaikan konflik petani kaki Gunung Leuser dengan BBTNGL. “Konflik itu harus diakhiri dan tidak ada alasan bagi pemerintah menundanya, ujar M Nur, seperti dirilis ke Serambi, Kamis (7/10).

Disebutkan, PP No 26/2008 tentang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) diperkuat dengan UUPA Pasal 150 yang berbunyi:

(1) Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain. Dan ayat 4, dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana.

M Nur menegaskan sudah saatnya pemerintah Aceh menjabarkan kembali Pasal 150 UUPA sebagai kebijakan lokal atas kesepakatan Nasional. “Kami mendukung tuntutan masyarakat Agara untuk meluruskan kembali terkait pengelolaan Leuser sebagai kawasan strategis nasional secara objektif, dimana tidak ada pihak yang dirugikan.

Sementara, Sekretaris, Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKK-GL), Muslim akan mengerahkan ribuan massa mengenderai sepeda motor untuk menjumpai pemerintahan Zaini Abdullah-Muzzakir Manaf (Zikir) di Banda Aceh. Hal itu akan dilakukan, jika konflik petani dengan BBTNGL tidak diselesaikan.

“Ini persoalan perut sejengkal dan pendidikan anak mereka, kalau persolan lain boleh ditunda Gubernur Aceh,” katanya. Dia berharap, gubernur bersama DPRA untuk segera mendorong Menteri Kehutanan agar menjadikan kawasan pemukiman petani Leuser menjadi hutan adat, bukan lagi hutan negara.(as)

Sumber: Serambi Indonesia