[] Taqwaddin: Sebelum Disahkan, Mestinya Dievaluasi Dulu!

tuhoe xxii Geulanggang Cut Taqwaddin

Dr. Taqwaddin, S.H., M.S., Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh

tuhoeSebuah kebijakan publik, setelah diparipurna, mestinya dievaluasi terlebih dahulu, baru disahkan. Evaluasi penting untuk meminimalisasi kritikan terhadap produk hukum yang dilahirkan.

Demikian kata Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. Taqwaddin, S.H., M.S., saat dimintai tanggapannya terkait dinamika revisi Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Menurut Taqwaddin, dalam tahap evaluasi perlu dilihat koherensi RTRW daerah dengan RTRW Nasional. Hal ini agar rencana yang dilakukan pada tingkat daerah bisa sinkron dengan rencana tata ruang yang ditetapkan pada tingkat pusat.

“Misalnya, di RTRWN ada rencana pembangunan jalan tol atau mencantumkan soal KEL, maka dalam RTRW Aceh harusnya disebutkan dan muncul juga hal itu. Pembangunan harus satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Demikian halnya RTRW pada tingkat kabupaten/kota, harus sinkron dengan RTRW provinsi,” jelas Taqwaddin.

Dosen Unsyiah yang sekarang menjabat sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh ini menilai kerja revisi Qanun RTRW Aceh agak sedikit lambat, meskipun tim untuk Peninjauan Kembali (PK) qanun ini sudah ditetapkan.

“Dulu saya pernah terlibat diskusi tentang Qanun RTRW Aceh, Walhi yang adakan diskusi tersebut. Ada enam kali saya ikut diskusi. Namun, sampai sekarang, pihak Pemerintah Aceh maupun DPRA tidak pernah mengkonsultasikan perubahan qanun ini dengan Ombudsman,” ujarnya.

Sebagai Kepala Ombudsman sekaligus pakar hukum, Taqwaddin mengajak para pihak agar terus mengontrol revisi Qanun RTRW Aceh. Ia mendesak DPRA dapat bekerja maksimal dalam menciptakan regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

“Setelah direvisi nanti, sebelum disahkan, harus dievaluasi lagi. sinkronkan dengan RTRWN, lakukan konsultasi sinergis dengan pemerintah pusat, baru disahkan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tegas Taqwaddin.

Dalam UU 11/2006 pasal 7 ayat 2 menerangkan bahwa Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang bersifat nasional dalam ketentuan ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional.

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

Ia juga mengharapkan Qanun RTRW Aceh dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat. Taqwaddin mencontohkan, bagi masyarakat yang mendiami wilayah pinggir hutan, misalnya, jangan sampai mereka membuka kebun di wilayah konservasi. Demikian halnya bagi masyarakat pinggir pantai yang hendak membuka tambak, di mana mereka dapat membuka tambak, tentu saja di daerah peruntukan.

“Ini semua harus mengacu pada RTRW. Itu sebabnya qanun ini harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan,” katanya.

Lelaki kelahiran 1963 ini juga berharap Qanun RTRW Aceh mengatur hak masyarakat adat. Jika hak-hak masyarakat adat diabaikan, kata dia, sama saja dengan memberangus keberadaan masyarakat adat di Aceh.

Terakhir, Kepala Ombudsman Aceh ini mengajak DPRA dan Pemerintah Aceh tertib administrasi. Setiap regulasi yang dibuat mesti merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. “Tentu saja dengan tidak mengabaikan UUPA yang merupakan keistimewaan bagi Aceh,” pungkasnya.

tuhoe xxii Geulanggang Cut Sulaiman

Sulaiman Tripa, Akademisi Fakultas Hukum Unsyiah

Sulaiman Tripa: Pemerintah Harus Membuka Diri

 tuhoeTerkait dinamika revisi Qanun RTRW Aceh, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang banyak menulis tentang hukum adat mengatakan bahwa pemerintah melalui tim pembuat qanun harus membuka diri, tidak boleh berpihak pada satu kepentingan.

“Saya tidak mau ada proses vis a vis negara dengan masyarakat adat, tetapi saya berharap negara dalam hal ini pemerintah melalui tim pembentuk qanun dapat membuka diri terhadap realitas masyarakat. Hari ini semua tahu bahwa Qanun RTRW Aceh masih bermasalah sehingga patut direvisi,” katanya.

Doktor lulusan Universitas Diponegoro (Undip) ini mengatakan setiap regulasi yang dilahirkan mesti mempertimbangan masyarakat dan lingkungan. Demikian halnya Qanun RTRW Aceh, kata dia, harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan.

“Bukan hanya soal Leuser, hutan adat mukim juga harus diperhatikan. Kepentingan masyarakat adat harus diakomodir,” tegasnya.

Muhammad Taufik Abda, Pengkhidmat Adat, Gampong, dan Mukim

Muhammad Taufik Abda, Pengkhidmat Adat, Gampong, dan Mukim

Aktivis: Revisi Qanun Ini Penting dan Mendesak!

tuhoePara pengkhidmat masyarakat adat dan aktivis lingkungan menilai revisi Qanun RTRW Aceh ini bukan hanya penting, tetapi juga mendesak dilakukan demi Aceh meuadab sebagaimana tersebut dalam program unggulan Pemerintah Aceh.

 Aceh meuadab merupakan program Pemerintah Aceh di bawah Irwandi-Nova. Dalam Aceh meuadab disebutkan penguatan pendidikan berbasis nilai moral, penguatan budaya masyarakat adat, penguatan eksistensi lembaga keislaman, dan sifat ketauladan yang positif.

Terkait hal tersebut, para pengkhidmat menilai regulasi yang dilahirkan di Aceh harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh, termasuk masyarakat adat Aceh. Oleh karena itu, kata Muhammad Taufiq Abda, pengkhidmat adat, gampong, dan mukim, revisi Qanun RTRW Aceh harus mampu mengakomodasi berbagai hal, baik kepentingan nasional maupun kepentingan masyarakat adat.

“Qanun Aceh Nomor 19/2013 tentang RTRW Aceh belum mengakomodasi hak-hak masyarakat adat Aceh. Karenanya, revisi qanun ini diharapkan mampu menampung hak-hak masyarakat adat Aceh,” katanya.

Badrul Irfan, Sekretaris HAkA

Badrul Irfan,
Sekretaris HAkA

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menilai bahwa Qanun RTRW Aceh saat ini belum masuk tahap apakah benar akan direvisi atau tidak. Pasalnya, kata dia, qanun itu masih tahap PK (Peninjauan Kembali).

“Prosesnya masih pada tahap PK, belum tahu apakah qanun ini akan direvisi atau diganti,” ujar Badrul Irfan, Sekretaris HAkA.

Menurut Badrul, revisi Qanun RTRW Aceh sudah menjadi isu bersama para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerhati lingkungan di Aceh. Hal ini karena dalam Qanun RTRW Aceh yang sudah ditetapkan pada tahun 2013 itu tidak memperhatikan lingkungan. Buktinya, kata dia, dalam qanun tersebut tidak ada jalur evakuasi bencana, tidak dicantumkan KEL, dan lain-lain.

“Semua komponen harus bersinergi memastikan perubahan ini, jangan sampai nanti malah revisi ini menjadi sarana legalisasi penyalahgunaan ruang,” katanya.

Badrul berharap revisi Qanun RTRW Aceh nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. “Sangat diharapkan adanya keterbukaan akses untuk peranserta masyarakat dalam upaya proses revisinya dan pengawasan pelaksanaannya,” imbuh Sekretaris HAkA itu.

 

[] Komitmen Walhi terhadap Revisi Qanun RTRW Aceh

M. Nur, Direktur WALHI Aceh

M. Nur,
Direktur WALHI Aceh

tuhoeWahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyatakan siap mendampingi dan memfollow-up revisi Qanun RTRW Aceh. Hal itu disampaikan Direktur Walhi Aceh, M. Nur, kepada tuhoe 12/12/2018.

“Walhi Aceh satu-satunya unsur masyarakat sipil yang terlibat dalam Tim Peninjauan Kembali (PK) RTRW Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/631/2018,” kata Nur melalui email.

Nur mengungkapkan pihaknya bersama masyarakat sipil akan terus fokus pada revisi qanun tersebut, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Menurutnya, hal ini penting karena Qanun RTRW Aceh yang sudah ditetapkan pada tahun 2013 itu belum memihak kepada kepentingan lingkungan hidup.

Selain itu, qanun tersebut dinilai Nur tidak memihak pada penyelamatan satwa, kebencanaan, kawasan strategis nasional, masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Direktur Walhi Aceh itu, Qanun RTRW Aceh punya peluang untuk direvisi mengingat ada banyak celah yang harus ditinjau ulang kembali. Apalagi, tambahnya, gubernur sudah mengeluarkan Keputusan Penetapan Tim Peninjauan Kembali Qanun tersebut.

“Pelaksanaan PK (Peninjauan Kembali) dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama pengkajian. Tahap kedua evaluasi. Tahap ketiga penilaian,” kata Nur.

Lebih lanjut, Nur menambahkan bahwa Qanun RTRW harus melihat kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait bidang tata ruang. Karena itu, Nur menegaskan pentingnya evaluasi terhadap qanun-qanun yang ada, termasuk Qanun RTRW Aceh.

Sejauh ini, Walhi sudah melakukan upaya litigasi terhadap Qanun RTRW Aceh. Walhi sudah mencoba mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung pada 9 Oktober 2014. Hanya saja, gugatan Walhi ditolak kala itu. Namun, ia tetap komitmen untuk mendampingi revisi qanun ini.

Nur mengungkapkan ia senang karena pada tahun 2018, Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Tim Peninjauan Kembali Qanun tersebut dan Walhi Aceh termasuk sebagai perwakilan masyarakat sipil.

“Walhi juga melakukan upaya nonlitigasi seperti workshop, diskusi dengan tim perumus RTRW Aceh, FGD mengkritisi qanun tersebut, penyerahan draf revisi Qanun RTRW Aceh kepada DPRA, hearing lintas fraksi DPRA, hearing dengan Wali Nanggroe Aceh, dan lain-lain. Semua ini merupakan bentuk komitmen Walhi agar Qanun RTRW Aceh benar-benar bisa memihak kepada lingkungan dan masyarakat adat,” tegas Nur.

tuhoe xxii Geulanggang Cut Kepgub

FB POST dinamika rtrw aceh

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXII, Desember 2018