geulanggang cut - 563cc7352aeea8347483546 by Gijs Kast - www.decorrespondent.nl

tuhoe—SEJATINYA, lahan atau hutan adat adalah milik masyarakat yang mendiami wilayah hukum adat tersebut. Perangkat lembaga adat bersama masyarakat setempat memiliki wewenang untuk menjaga, memelihara, dan melindungi hutan adat/ulayat di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, tatkala masyarakat terlibat langsung dalam jual beli hutan adat kepada perusahaan, siapa lagi yang bisa diminta mengawasi keberlangsungan lahan adat tersebut?

Tentu saja ini sebuah dilema dalam kehidupan masyarakat. Namun, itulah kenyataan. Di Pidie, kasus penjualan lahan adat ini tak pernah habisnya sejak masa orde baru sampai sekarang. Data terakhir, warga masyarakat sendiri yang merelakan lahannya dipakai oleh pihak perusahaan. Semua dilakukan “hitam di atas putih” bermeterai dan sudah ditandatangani.

“Kami masyarakat Gampông Kulee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak merasa keberatan melepaskan hak pakai tanah milik adat seluas 164,2 hektare beserta tanaman tumbuh di atasnya yang terletak di Gampông Kulee, Kecamatan Batee, kepada PT Mas Putih Indonesia…” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani puluhan warga masyarakat Gampông Kulee, Mukim Tungkop, Kecamatan Batee, Pidie.

Surat ini menegaskan bahwa masyarakat lebih mementingkan uang daripada keselamatan lahan. Menariknya, surat penjualan lahan adat itu turut ditandatangani pula perangkat gampông setempat, mulai dari kepala gampông, sekretaris gampông, hingga tetua adat dan pemuka agama.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Gampông Kulee mendapat ganti rugi dari pihak perusahaan sehingga merelakan lahan beserta segala yang tumbuh di atasnya untuk digunakan oleh pihak perusahaan. Bukan hanya itu, dalam poin 3 surat itu dijelaskan bahwa pihak perusahaan bukan hanya diperbolehkan memanfaatkan isi lahan, tetapi juga dibolehkan membangun pabrik di atas lahan tersebut.

Artinya, masyarakat benar-benar tidak memiliki hak apa pun lagi atas lahannya setelah mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan. Hancur pun lahan tersebut, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah menandatangani surat terima ganti rugi.

Di satu sisi, masyarakat sudah tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan perusahaan pertambangan. Namun, warga tetap merelakan lahan mereka dimiliki perusahaan tersebut.

Perusahaan Keramik

Di Mukim Tungkop, Pidie, sebuah perusahaan keramik terindikasi menguasai lahan adat seluas 225 ha untuk pembangunan pabrik tambang. Selanjutnya, di Gampông Kulee, ada pertambangan pasir besi. Namun, aplikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menambang batu gamping (karst).

Mencermati aktivitas pertambangan di Pidie telah merugikan masyarakat dan lingkungan, perlu upaya antisipasi semisal mencegah kelanjutan perizinan. Dalam sebuah diskusi kecil, M. Irwan, aktivis JKMA Aceh, mengatakan perlu verifikasi data batas di lapangan yang sudah menjadi hak milik perusahaan. Ia mengkhawatirkan masih ada lahan warga yang dicaplok oleh perusahaan melewati batas yang sudah dibeli.

Persoalan tanah adat/ulayat merupakan permasalahan yang sangat krusial. Sehingga perlu menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) sehingga nantinya akan terhindar dari konflik horizontal maupun vertikal antarmasyarakat adat maupun dengan perusahaan dan pemerintah.

Padiatapa/FPIC mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.

taqwaddinTANAH ADAT ITU HAK KOMUNAL
Menanggapi dilema kepemilikan hak dan jual beli tanah adat, Dr. Taqwaddin, mengatakan bahwa tanah adat sifatnya komunal, dikuasai oleh pemerintahan mukim. “Imum mukim menjadi pemegang utama. Seiring tersingkirnya pemerintahan mukim pada masa Orba, tanah adat dikuasai oleh pemerintahan gampông,” ujarnya.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu, seiring waktu dan kebutuhan, terjadi proses dari hak komunal kepada individu-individu. Individu yang dimaksud adalah masyarakat setempat. Artinya, tanah gampông dan uteun mukim boleh beralih kepada warga gampông dengan hak eksklusif, yakni hak prioritas.

“Diprioritaskan kepada masyarakat setempat. Hal ini bisa terjadi mulai hak istimewa dong tanoh, biasanya kepada mereka yang baru menikah dan mau mandiri. Diberikan hak tanah adat untuk dikelola, boleh untuk berkebun,” tutur Taqwaddin.

Berikutnya, ada hak cah rimba yakni hak membuka/membersihkan hutan. Dilanjutkan dengan hak useuha, misalnya usaha menanam jagung, cabai, dan lain-lain. Lebih lanjut, Taqwaddin menjelaskan, dalam bertanam ini ada tanaman tua seperti pinang, kelapa, durian, dan sejenisnya. Jika sudah dua kali panen, orang tersebut tidak ada yang protes, tanah itu bisa menjadi hak dia. Hanya saja, penguasaan tanah ini perlu pengesahan, perlu hitam di atas putih, karena suatu saat dikhawatirkan akan ada yang protes.

Perlu diingat, lanjut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh ini, hak masyarakat atas tanah adat bukan hanya pada masyarakat yang sekarang, tapi perlu dipikirkan masyarakat akan datang, generasi selanjutnya. “Maka, penjualan tanah adat tidak bisa dilakukan secara habis, karena ada hak generasi akan datang di atas tanah adat itu. Maka tanah adat tidak boleh dijual habis. Dalam perspektif adat, sumber daya alam bukan untuk dihabiskan sekaligus. Harus ada sisa untuk generasi ke depan,” tegas alumnus S3 Universitas Sumatera Utara itu.

 

SENGKARUT HAK MILIK LAHAN RAKYAT

tuhoe—PROSES jual beli lahan adat kepada perusahaan bukan hanya tersangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga diselubungi kegiatan HTI. Hal ini seperti dilakukan PT SCA di Pidie. Kendati kedatangan mereka untuk membangun pabrik semen di Gampông Kulee, Pidie, PT ini masuk melalui HTI.

Berawal dari dalih membangun jalan gampông, perusahaan ini semakin sering masuk Gampông Kulee. Warga setempat tidak tahu pasti apakah pembangunan jalan tersebut atas perintah HTI atau memang kemauan PT SCA sendiri.

Salah seorang warga Gampông Kulee, Teuku Abdurrahman, mengaku dirinya dan Geuchik Zarkasyi (geuchik saat itu) pernah menemui pihak PT SCA. Mereka mempertanyakan soal kedatangan perusahaan tersebut. Pihak PT SCA mengaku akan mendirikan pabrik semen di sana. Untuk itu, pihak perusahaan siap memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya diambil untuk pendirian pabrik semen tersebut.

“Bagaimana pun pabrik semen itu harus berdiri, itu keinginan mereka. Kami katakan itu semua tergantung masyarakat karena lahan itu milik masyarakat,” ujar Abdurrahman.

Pihak perusahaan minta agar masyarakat mau menjual lahan tersebut kepada PT SCA dengan harga terjangkau. Jual-beli lahan pun tidak dapat dihindari. Akan tetapi, Abdurrahman sempat bertanya, bagaimana dengan lahan yang masuk kawasan HTI. PT SCA ternyata tidak peduli lagi pada sistem dan kawasan HTI.

“Mereka terus mendoser lahan yang mereka inginkan, makanya mendapat perlawanan dari masyarakat. Itu murni perlawanan rakyat. Namun, PT SCA menuduh saya yang menggerakkan massa,” katanya.

Pada akhirnya, PT SCA membujuk masyarakat agar mau menjual lahannya. Kasus jual-beli lahan ini sampai ke kantor Koramil setempat. Pihak perusahaan diminta objektif membayar ganti rugi lahan warga.

“Setelah ditegaskan harus ganti rugi, mereka mengeluarkan uang ganti rugi. Ambil tidak ambil uangnya, lahan itu tetap didoser,” ungkap Abdurrahman, dalam sebuah diskusi terpumpun.

Kendati warga harus mengambil uang ganti rugi tersebut, tambah Abdurrahman, dia dan warga setempat tidak menandatangani satu dokumen pun tentang pemindahan hak milik.

“Tapi, pada malam meugang, geuchik membawa pulang kertas kosong yang sudah disegel. Ada sekitar 500 lembar segel kosong yang dibawa pak geuchik. Warga sendiri menerima hak yang bervariasi, ada yang mendapat Rp40 ribu, ada yang Rp50 ribu, ada yang Rp80 ribu. Mereka menandatangani kertas kosong yang sudah disegel,” papar Abdurrahman.

Abdurrahman menambahkan, meskipun sudah ada upaya ganti rugi hak milik kepada warga, kasus ini sebenarnya belum selesai. Pihak perusahaan berupaya melakukan adu-domba antar-warga. Abdurrahman sendiri pernah disodorkan Rp30 juta, tetapi ia mepertanyakan uang itu.

geulanggang cut - IMG-20160220-WA0023

Diskusi dengan masyarakat Gampong Kulee, Mukim Tungkop, Kabupaten Pidie tentang penguasaan lahan oleh PT SCA, 14 Februari 2016.

Dijual Kepada Penambang

Selain kasus PT SCA, sengkarut hak milik lahan rakyat yang tumpang tindih antara warga dan perusahaan yang masuk ke Gampông Kulee, Pidie, semakin bersepaklemak. Sengkarut hak milik lahan adat di Gampông Kulee juga terjadi antara warga dan perusahaan tambang pasir putih.

Pengakuan Mukhtar, aktivis JKMA Pidie yang mencoba menelusuri soal jual beli lahan adat di Pidie, pihak perusahaan tambang pasir putih melakukan penambangan di Gampông Kulee setelah memiliki dokumen hak milik. Mereka juga sudah mengantongi dokumen ganti rugi lahan dari warga setempat.

“Informasi yang berhasil kami himpun, ada masyarakat yang sudah memiliki dokumen ganti rugi itu, tapi tidak ada yang berani memperlihatkannya, kecuali harus melalui geuchik gampông,” tutur Mukhtar dalam diskusi terpumpun Februari lalu, di kantor JKMA Aceh.

Mukhtar dan timnya kemudian menyurati Geuchik Gampông Kulee, meminta dokumen hak milik lahan rakyat tersebut. Dari dokumen yang ada, terdata sebanyak 25 orang yang menjual lahannya kepada perusahaan penambang. Adapun luas lahan yang dikuasai perusahaan seluas 125 hektare.

“Itu dokumen yang dipegang perusahaan. Dalam dokumen lainnya disebutkan bahwa 420 KK mendapat uang Rp10 juta/KK. Geuchik juga bilang area itu sudah diukur oleh BPN Sigli,” ucap Mukhtar.

Sengkarut jual-beli lahan adat ini mesti diluruskan. Perusahaan apa pun yang melakukan aktivitas mereka tidak akan pernah mau rugi, meskipun lingkungan hancur, mereka takkan pernah mau peduli.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016