Tuhoe XXI27 Meuhaba DSCN2106-----

Membaca Peluang Hutan Adat

Salah satu sumber ekonomi masyarakat Aceh adalah hutan. Sumber daya hutan antara lain kayu, nonkayu, dan tambang. Artinya, hutan bisa menjadi primadona perekonomian yang dapat menghasilkan sumber daya alam secara instan, selama ini dikelola dengan memberikan konsesi ke pihak ketiga yang tidak memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat setempat dan pemerintah daerah karena rente ekonominya masuk ke pemerintah pusat (pemberi izin).

Sebenarnya, bagi masyarakat Aceh, hutan bukan hanya sebagai sumber daya perekonomian, tetapi juga sumber kehidupan bermasyarakat. Hutan dan masyarakat Aceh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pranata adat masyarakat sekitar hutan yang mengurus masalah hutan (mukim, pawang uteun, pawang glee). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Aceh dengan hutan sudah terbangun dan terjalin sejak masyarakat itu ada (eksis). Sekarang hutan Aceh telah menjadi ‘paru-paru’ dunia. Oleh karena itu, jika hutan tidak dikelola sesuai dengan “haknya”, bencana alam akan datang bukan saja berdampak skala kecil namun juga skala yang lebih luas (dunia).

Dekade akhir-akhir ini sudah menjadi rutinitas tahunan bahwa hutan Aceh bukan hanya menyumbang kayu, batu, dan tambang, tetapi juga air yang berakibat pada banjir. Dalam setahun, banjir bisa melanda beberapa daerah di Aceh. Dalam satu daerah ada yang mengalami banjir lebih dari satu kali dalam setahun dan telah menelan banyak korban, baik itu korban harta, nyawa, dan infrastruktur publik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari buruknya perilaku pengelolaan hutan di Aceh.

Pengelolaan hutan karena dalih pertumbuhan ekonomi seperti yang selama ini dijadikan mazhab pembangunan negara Indonesia di sektor kehutanan telah mengalami koreksi besar-besaran, karena tidak mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan daerah penghasil sumber daya hutan tersebut, belum lagi munculnya kegiatan illegal logging, perambahan kawasan hutan terbuka, perluasan kebun sawit secara ilegal, pertambangan ilegal, perburuan satwa secara liar, dan jenis-jenis lain yang dilakukan secara tidak senonoh telah menambah menurunnya kualitas dan daya dukung kawasan hutan baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.

Mencermati semua ini, perlu sebuah upaya penyelamatan hutan dan sumber dayanya. Aceh sebagai provinsi yang menjunjung tinggi kearifan lokal, termasuk di dalamnya kearifan lokal merawat dan mengelola hutan, tentunya harus menjadi ‘tauladan’ bagi daerah lain dalam melakukan pengelolaan hutan.

Adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibentuk secara sah oleh pemerintah, dipadu dengan kearifan lokal yang sudah terbangun sejak lama, mestinya pengelolaan hutan di Aceh ke depan bisa dilakukan dengan lebih tertata dan arif. KPH bisa menjadi awal yang baik bagi Pemerintah Aceh dalam menata ulang konsep pengelolaan hutan dengan menjadikan hutan sebagai prioritas utama pembangunan dan sumber ekonomi masyarakat Aceh, sehingga muncul ratusan dan ribuan produksi ekonomi kehutanan Aceh yang bernilai tinggi terutama dari hasil hutan non kayu.

KPH memiliki peluang untuk mengeksekusi setiap rencana pengelolaan yang telah disusun secara partisipatif bersama masyarakat di dalam RPH-JP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan RPH-JM (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Menengah). Masyarakat diposisikan sebagi CO manajer KPH sehingga konstruksinya menjadi berimbang antara KPH dan masyarakat. Jika ini dikelola dengan baik, Aceh bisa jaya dengan hasil hutannya!

Hutan Aceh

Aceh memiliki 3,5 juta hektare kawasan hutan. Kawasan hutan yang cukup besar ini mestinya menjadi aset pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Kawasan hutan bisa menjadi sumber pendapatan daerah (PAD) yang dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. Andai saja 1 hektare kawasan hutan bisa menyumbang Rp1 juta PAD bagi Aceh pertahunnya tentu kawasan hutan sebesar 3,5 juta hektare dapat menghasilkan PAD sebesar Rp 3,5 triliun. Betapa pula jika pengelolaan hutan dilakukan dengan lebih baik dan bijak, tentu hasilnya bisa lebih besar dari angka tersebut. Di sinilah alasan mengapa hutan bisa dijadikan sebagai primadona sumber daya perekonomian masyarakat dan daerah.

Saat ini, pengelolaan hutan secara KPH di Aceh dilakukan berbasis DAS (Daerah Aliran Sungai). Pemerintah Aceh harus melakukan review berbagai kebijakan perizinan yang masih aktif. Jika perlu, pemerintah mencabut izin perusahaan yang melakukan penguasaan hutan yang tidak benar. Karena perusahaan (konsesi) selama ini di Aceh cenderung menggunakan perizinan yang mereka kantongi hanya untuk menjadi agunan kredit di bank dan uangnya mereka gunakan untuk bidang yang lain, terlihat jelas di lapangan konsesi yang mereka telantarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang serius.

Secara regulasi, apabila Pemerintah Aceh mau mendorong Perhutanan Sosial khususnya hutan adat di Aceh, seluruh hutan di Aceh bukan lagi berstatus hutan negara, melainkan menjadi hutan Adat Aceh (hutan hak). Jika hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh, tentu hak pengelolaan hutan di Aceh akan berada di Pemerintah Aceh dan dapat merencanakan secara penuh bagi kemakmuran masyarakat dan daerah Aceh.

Aceh sudah memiliki kearifan lokal tersendiri dalam pengelolaan hutan di bawah mukim sebagai lembaga adat. Jika disinergikan dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan langsung dengan hutan, tentu sebuah kemenangan bagi Aceh dalam mengelola hasil hutan. Selain itu, Aceh juga bisa mengeluarkan qanun khusus untuk hutan adat sehingga kawasan hutan Aceh benar-benar terjaga.

Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial

Pemerintah Pusat agaknya sudah menyadari bahwa buruknya kondisi hutan selama ini adalah akibat rezim perizinan yang tidak berpihak kepada masyarakat, kemudian mereka mengeluarkan kebijakan tentang Perhutanan sosial atau dikenal dengan singkatan PS yang merupakan program baru dalam pengelolaan hutan secara nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 12,7 juta hektare luas hutan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Perhutanan Sosial ini diatur dalam Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terutama bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan hutan.

Dalam regulasi tersebut, Perhutanan Sosial disebutkan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Bentuknya berupa hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan desa.

Konsep Perhutanan Sosial tidak hanya sekadar pemberian akses pemanfaatan hutan, tetapi juga akses tataguna dan tatakuasa (kontrol) dalam bentuk pemberian hak melalui skema hutan adat. Di sinilah peran pemerintah daerah diperlukan untuk mempercepat proses Perhutanan Sosial dengan mendukung mengembalikan hak hutan adat.

Hutan adat akan menjadi bentuk pengelolaan kawasan hutan yang lebih “merakyat” sesuai dengan mandat UUD 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mesti mendukung hutan adat dengan hak otonom yang sudah dimiliki daerah. Masyarakat Aceh berharap penuh kepada Pemerintah Aceh sekarang. Masyarakat Aceh berharap, “di hutan, Aceh juga bisa jaya!”

Tuhoe XXI26 EfendiOleh EFENDI ISMA, S.Hut.
—Praktisi kehutanan dan Pendamping KPH Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018