Arsip PUBLIKASI

Buet Geutanyoe Desember 2015-Maret 2016

PEMETAAN BATAS WILAYAH MUKIM Tapal batas wilayah adalah suatu keniscayaan ke arah sengketa atau damai. Maka kerja-kerja penetapan batas wilayah menjadi aktivitas yang patut didukung. JKMA Aceh telah melakukan...

SEKILAS PT ANI

PT Acehnusa Indrapuri (ANI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman. Didirikan di Jakarta, 2 April 1993. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 762/kpts-II/92 tertanggal 5 Agustus 1992 yang...

KRONOLOGIS HTI MASUK PIDIE

DULU, Belanda menguasai tanah Aceh sejengkal demi sejengkal dengan cara bercocok tanam labu tanah. Kemana ujung tanaman labu itu menjalar, sejauh itu pulalah klaim tanah kawasan Belanda. Sebab itu,...

Hutan Industri vs Hutan Adat

tuhoe—HUTAN Tanaman Industri atau lebih dikenal dengan singkatan HTI merupakan salah satu sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Sesuai namanya, HTI lebih dekat kepada sistem pengelolaan hutan dengan gaya industri....

PANTANG-LARANG DALAM TATAKELOLA HUTAN

SISTEM pengelolaan hutan adat berkaitan erat dengan fungsi dan peran petua sineubok. Sineubok adalah wilayah baru di luar gampông yang pada mulanya berupa hutan kemudian dijadikan kebun (ladang). Pembukaan...

Sengkarut Hak Milik Lahan Rakyat

tuhoe—PROSES jual beli lahan adat kepada perusahaan bukan hanya tersangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga diselubungi kegiatan HTI. Hal ini seperti dilakukan PT SCA di Pidie. Kendati kedatangan mereka untuk...

DILEMA HAK KUASA TANAH ADAT

tuhoe—SEJATINYA, lahan atau hutan adat adalah milik masyarakat yang mendiami wilayah hukum adat tersebut. Perangkat lembaga adat bersama masyarakat setempat memiliki wewenang untuk menjaga, memelihara, dan melindungi hutan adat/ulayat...

Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh

Salah satu media di Aceh merilis berita yang cukup menghebohkan. “Aceh Tamiang Dikepung HGU” (Serambi Indonesia, 8 April 2016). Dalam berita tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang mengungkapkan kesulitannya membangun...

Mukim; Model PPSDA Berbasis Adat

MEMBACA kembali Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (UU Keistimewaan Aceh) dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta produk hukum turunannya, maka ketentuan tentang mukim diatur...
1 2 5