Arsip Opini

Senjakala Mukim

Oleh Sulaiman Tripa GAMPONG di Aceh akan menerima dana bervariasi. Dana sebagai implikasi dari lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, diperkirakan gampong di Aceh akan mendapatkan dana antara...

Robohnya Hutan Kami

Kredo hukum, fiat justitia ruat caelum, sudah muncul sejak abad sebelum masehi. Hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Asalnya dari mulut Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Kamus Besar Bahasa...

Peradilan Adat Mukim di Aceh

Peradilan Adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke...

KPH Adat di Aceh: Mitos atau Keniscayaan?

Hutan adat sekarang ini terus menuntut legalitas dari pemerintah. Hal ini perlu pengawalan secara obyektif dari semua pihak. NKRI dibentuk dengan penyatuan kebhinekaan masyarakat hukum adat, dan negara harus...

Konflik Hak Ulayat

KONFLIK hak ulayat atas tanah dan hutan sudah lama mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat adat. Konflik hak ulayat dibagi atas dua kategori: konflik horizontal dan konflik vertikal. Kategori pertama berhubungan...

Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh

Salah satu media di Aceh merilis berita yang cukup menghebohkan. “Aceh Tamiang Dikepung HGU” (Serambi Indonesia, 8 April 2016). Dalam berita tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang mengungkapkan kesulitannya membangun...

Mukim; Model PPSDA Berbasis Adat

MEMBACA kembali Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (UU Keistimewaan Aceh) dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta produk hukum turunannya, maka ketentuan tentang mukim diatur...

Pendampingan Desa tak Lupakan Mukim

MEMBACA pengumuman Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh terkait penerimaan calon tenaga pendamping profesional dalam rangka mendukung implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam wilayah Aceh...

Mukim dan Tata Ruang

RANCANGAN Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, yang disahkan oleh DPRA pada 27 Desember 2013 lalu, tidak mengakomodir keberadaan mukim. Dalam Raqan yang berisi 94...

Mukim atau Kemukiman?

SEJAK disahkannya Qanun No.4 Tahun 2003 tentang Mukim, sebagai tindak lanjut dari UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2003, hingga saat ini belum terjadi perubahan sebagaimana mestinya,...
1 2 4