Tuhoe-15.pdf (194 downloads)

Pencaplokan Hingga Sengketa Lahan

Kita begitu sering mendengar, atau melihat tentang adanya konflik antara masyarakat adat/petani penggarap dengan pihak perusahaan milik pemerintah, maupun perusahaan milik swasta. Sengketa lahan tersebut tak jarang menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, baik kehilangan harta karena pengrusakan, penghancuran, pembakaran, maupun pemenjaraan bahkan kehilangan nyawa.

Sejarah pencaplokan milik rakyat sudah ada sejak masa penjajahan di negeri ini. Karena suasana kehidupan masyarakat yang tertekan pada masa tersebut, pihak penjajah pun dengan leluasa menguasai dan memanfaatkan lahan milik masyarakat. Pembukaan lahan tersebut sedari awal telah menggunakan cara-cara yang curang dan tidak mengindahkan rasa keadilan rakyat karena mengedepankan pendekatan kekuasaan. Babak berikutnya setelah penjajahan angkat kaki dari negeri ini, dilakukanlah nasionalisasi perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut menjadi milik Pemerintah Indonesia. Ketika terjadi perluasan perusahaan khususnya yang terjadi pada masa orde baru pendekatan yang sama kembali digunakan untuk kepentingan perusahaan.

Keinginan umum masyarakat untuk mendapatkan kembali tanahnya, menemukan momentum ketika arus reformasi bergulir, suara dan aspirasi rakyat mulai didengar dan diperhitungkan, rakyat mulai dipandang sebagai bagian terpenting dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya rakyat disertakan dalam menentukan wakil-wakil rakyat. Rakyat mulai merasakan adanya celah untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Sulitnya penyelesaian kasus sengketa lahan disebabkan masing-masing pihak sudah tentu tidak akan begitu mudah menyerahkan lahan yang telah mereka klaim. Masing-masing pihak bersikukuh dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Masyarakat adat mengklaim bahwa lahan itu adalah milik mereka, karena merekalah yang terlebih dahulu mendiami daerah ini, dan pemerintah harus menghormati hak-hak masyarakat adat, klaim itu masih dibarengi beberapa dokumen yang dimiliki sebagian warga atas lahan tersebut.

Sementara itu pihak perusahaan, baik swasta maupun perusahaan pemerintah mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah lahan tersebut, klaim mereka didasarkan atas dokumen-dokumen resmi dari pejabat negara terkait. Bila dibawa ke ranah pengadilan mereka yakin akan menang. Begitulah umumnya bila sengketa lahan dibawa ke ranah hukum selalu dimenangkan pihak perusahaan, karena pengadilan hanya berpatokan pada kebenaran yuridis formal.

Dan bila penyelesaian sengketa lahan hanya diselesaikan secara hukum maka rakyat terus-menerus akan kalah. Penyelesaian sengketa lahan, untuk kasus dan lahan tertentu pada hakikatnya mencederai keadilan rakyat. Mengingat sejarah pembukaan lahan tersebut bukan melalui proses-proses yang sesuai hukum melainkan mengedepankan kekuasaan yang mencederai keadilan rakyat.

Untuk itu maka tuhoe mengajak pembaca untuk melihat persoalan sengketa lahan yang terjadi di Aceh agar kita mengerti, faham dan bertindak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih arif dan damai.