Tuhoe-14.pdf (170 downloads)

Kedaulatan

Puluhan tahun lalu, mantan presiden RI, Soekarno, pernah mengungkapkan bahwa bangsa ini harus “berdikari”. Ia memberikan pemahaman bahwa berdirikari adalah ‘berdiri di atas kaki sendiri’.

Tentu saja ungkapan lugas tersebut menyiratkan sebuah “keharusan” yang dimiliki oleh sebuah bangsa/negara, termasuk suku bangsa. Masa sekarang ini, kata berdikari boleh disandingkan dengan makna ‘tidak terlalu berharap pada bantuan pihak lain’ atau ‘selalu berusaha untuk dapat melakukan apa saja’.

“Berdaulat” begitu lebih kurang sinonim dari kata “berdikari”. Sebuah bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri sendiri. Oleh karenanya, masyarakat adat juga harus memiliki karakter ini. Perjuangan yang dilakukan dalam kurun ke kurun mesti menjadikan komunitas masyarakat berdaulat, tidak selamanya mengharapkan sandaran pada pihak luar.

Kedaulatan masyarakat adat Aceh mulai terlihat sejak perjanjian damai MoU Helsinki ditandatangani. Lantas, benih-benih kedaulatan itu diperkuat dengan munculnya UUPA. Lembaga-lembaga adat yang dulunya ternafikan mulai diberikan peluang untuk bangkit. Akan tetapi, kebiasaan ‘dimanja’ oleh LSM/ NGO pascatsunami terkadang membuat komunitas ini lupa bahwa tidak selamanya kita harus berjalan menggunakan kaki orang lain.

Untuk itu, penting kiranya kita bangkit. Penting kiranya kita melejit. Kedaulatan itu tidak datang dengan sendirinya, tidak hadir atas pemberian. Kedaulatan mesti dicari, harus diambil dan dimiliki.

Jika selama ini kita telah menggantungkan mimpi agar komunitas masyarakat adat dan lembaga adat yang ada di Aceh dapat bangkit kembali sejak adanya UUPA, sekarang saatnya kita memiliki aksi sendiri. Kita tidak boleh lagi sekedar mimpi, tetapi tidak melakukan aksi apa-apa. Adapun yang termaktub pada UUPA bahwa lembaga-lembaga adat di Aceh akan memperoleh fungsi dan kedudukannya kembali tidak akan memiliki arti apa-apa manakala masyarakat hanya diam menanti.

Berkaca pada sejarah, bahwa Aceh adalah bangsa yang berdaulat, memiliki daerah, hukum, dan politik tersendiri. Aceh bahkan sempat menjadi ‘pedoman’ bagi bangsa-bangsa di dunia. Jika sejarah ini hanya dijadikan sebagai kebanggaan semata tanpa ada aksi apa-apa, kita tidak lebih dari nostalgia masa silam yang teramat belaka, teramat percuma.

Sekali lagi, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang meraih mimpi dan cita-citanya sendiri tanpa terlalu banyak mengharap belasan kasih pihak lain. Suku bangsa yang berdaulat adalah suku bangsa yang memiliki cita-cita tinggi dan aksi nyata. Kedaulatan kita adalah kedaulatan bersama. Kedaulatan masyarakat adat adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu harus diraih dengan aksi nyata. Apa pun bentuknya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, aksi menuju kedaulatan menjadi keniscayaan yang harus. Oleh karenanya, penting membaca, penting memahami, perlu menyimak, perlu mengerti.

Hal inilah yang ditanamkan tuhoe selalu, bahwa kita harus paham, mengerti, dan bertindak. Kedaulatan milik kita, bukan miliki mereka. Kedaulatan milik bersama, bukan milik sekelompok orang semata. Kedaulatan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kebebasan dari segala bentuk keterkekangan, termasuk terkekang oleh kelemahan diri sendiri yang sudah terlalu lama memanja pada bala bantuan. Mari berdaulat!