Tuhoe-13.pdf (150 downloads)

Mendaulatkan Pemerintahan

Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur sesuatu. Dengan demikian, pemerintahan berdaulat dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh untuk dapat mengatur sistem pemerintahannya.

Seperti di dalam suatu rumah tangga, seluruh anggota keluarga mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga tersebut, baik bentuk rumah, tata ruangnya maupun pernik-pernik yang akan dipasang dalam rumah tersebut. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan dan kenyamanan seluruh penghuni rumah. Demikian pula negara yang berdaulat mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama. Lantas, bagaimana dengan pemerintahan mukim yang sampai saat ini belum dapat mengembalikan kekuasaan atau kewenangannya? Apakah dapat disebutkan bahwa mukim merupakan pemerintahan atau lembaga adat yang berdaulat?

Sungguh sangat disayangkan ketika negara melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui atau memberikan kewenangan Aceh untuk mengatur sistem kelembagaan daerah dan menempatkan mukim sebagai salah satu sistem pemerintahan di Aceh (pasal 114 UUPA), tapi justru di Aceh sendiri belum memberikan kekuasaan atau kewenangan mukim. Belum diterbitkannya qanun tentang kewenangan pemerintahan mukim oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan salah satu indikator ketidakpedulian pemerintah terhadap mukim dan bahkan mukim sering sekali diabaikan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam di kawasannya. Salah satu contoh, mukim yang menguasai hutan di kawasannya justru ditinggalkan begitu saja oleh para pakar dalam perencanaan penetapan suatu kawasan yang dijadikan kawasan program REDD.

Selain itu, dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan propinsi, pengeluaran kebijakan pemberian izin pemanfaatan suatu kawasan pada pihak pengusaha begitu mudah. Bahkan, tanpa harus mendiskusikannya dengan mukim. lagi-lagi mukim tidak memiliki kekuasaan atas kawasannya. Belum lagi jika kita ingin melihat lembaga adat mukim atau pemerintahan mukim yang seharusnya mampu menentukan kebijakan soal sosial masyarakat.

Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, Aceh yang dikatakan daerah memiliki dan bangga dengan adat sebagaimana dalam hadih maja “adat bak pho teumerehom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana” akan tinggal kenangan. Sang pengawal (lembaga mukim) tidak lagi memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai pelaksana dan pengawal dari hadih maja tersebut.

Adat Aceh yang sudah mulai kabur berdampak pada hilangnya nilai-nilai ke-Aceh-an yang membuat Aceh berdaulat atas wilayah dan kehidupannya sebagaimana pada masa kerajaan Aceh tempo doeloe. Maka itu, kita mesti tuhoe: mengerti, paham, dan bertindak!