Tuhoe-08.pdf (144 downloads)

(Menjual) Kebijakan Harga Diri

ADALAH manusia hidup mencari rupiah sebagai sebuah keniscayaan, mengejar zaman untuk berubah. Namun, diri tak dapat diukur dengan harga, kendati publik punya suara.

Sebut saja hutan sebagai contoh milik publik, perlu kebijakan dalam mengelolanya, termasuk menjual juga. Itu pula yang membuat masyarakat cendekia (baca: NGO/LSM/pemerintah/aktivis) me-nempuh kesepakatan demi (menjual) kebijakan.

REDD merupakan salah satu kebijakan demi harga diri Aceh, khususnya hutan di daerah ini. Tamsilan napas dunia, hutan Aceh perlu dikelola dengan kebijakan dan pemikiran matang. Menjual hutan Aceh tanpa kelola yang benar sama saja menjual harga diri kebijakan nanggroe ini. Karenanya, REDD yang menjadi skema pendanaan yang dikembangkan oleh sejumlah negara hutan tropis untuk melestarikan hutan sebagai milik masyarakat perlu dukungan semua pihak.

Negara-negara pencemar lingkungan mesti menyepakati target pengurangan emisi polusi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Protokol Kiyoto.

Sementara itu, Aceh sebagai pemilik hutan tropis napas dunia, mesti memikirkan kebijakan yang mutlak dan harus dipatuhi negara-negara penikmat hutan Aceh. Halnya masyarakat Aceh, menjadi perlu mengetahui untung-rugi memiliki hutan dan sumberdayanya demi kelangsungan alam Aceh dan masyarakatnya.

Bukan rahasia lagi, selama ini pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia lebih mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek sosial serta lingkungan hidup. Kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas masyarakat adat seringkali harus dipinggirkan atas nama pembangunan tanpa adanya suatu proses konsultasi yang memadai dan mengabaikan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC). Maka, di sini perlu diketahui bahwa hutan bukan milik pembangunan semata, tetapi juga milik masyarakat lokal, milik bersama. Menjual hutan jangan sampai menjual harga diri yang pernah dipertahankan. Kita mesti paham, mengerti, dan bertindak! Salam tuhoe.