Tuhoe-09.pdf (172 downloads)

Gelora

Perdamaian adalah akumulasi dari doa-doa dan beragam harapan yang terkabulkan. Harapan baru bergelora untuk memenuhi dan merajut kehidupan masa yang akan datang. Perdamaian di Aceh yang dirasakan sejak Agustus 2005 menjadi pondasi yang terus diperkokoh. Semua rakyat berharap banyak. Pergantian pemimpin pun dilaksanakan dengan mulus dan pimpinan yang baru diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Ekonomi yang porak poranda akibat konflik dan bencana mulai dibangkitkan, sistem pemerintahan yang dinilai kurang memenuhi kebutuhan publik mulai diperbaiki. Tak terkecuali, kerusakan hutan mulai mendapatkan perhatian. Tentu masih banyak lagi yang menjadi perhatian pemerintahan yang baru.

Lihatlah semangat pimpinan tertinggi di provinsi ini yang mengundang para investor dalam dan luar negeri untuk membuka usaha di Aceh. Sekian banyak sudah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani oleh investor dan pemimpin nanggroe ini.

Dengan alasan ekonomi, pengembangan perkebunan sawit menjadi salah satu upaya yang mulai dirintis. Menurut kabar, akan dibuka 150 ribu hektar perkebunan sawit di Aceh. Wah, fantastis memang, jika ini terjadi, tentu ekonomi Aceh akan meningkat, tetapi ada pertanyaan yang selalu menggelitik, “Siapa yang diuntungkan dengan pengembangan perkebunan sawit, berapa hektar pula lahan yang seharusnya hutan akan menjadi korban?, atau berapa hektar lahan rakyat yang akan diambil?, bagaimana pula dengan keseimbangan alam mini, karena perkebunan sawit merupakan tanaman yang ditanam dengan system monokultur?”.

Gelora memperbaiki ekonomi dihidupkan dan dilandasi pada keadaan kehidupan masyarakat, terutama di gampong-gampong yang jauh dari pusat ibukota kabupaten. Gampong itu terasa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan gampong-gampong yang dekat dengan pusat pemerintahan provinsi atau kabupaten. Ini perlu perhatian.

Perusakan lingkungan mulai dihentikan dan Aceh ditabalkan menjadi Aceh green, dengan harapan lingkungan dan hutan terjaga dengan baik. Gagasan yang jitu, tetapi pelaksanaannya tampak ragu-ragu. Padahal, masyarakat adat memiliki kemampuan menjaga hutan. Kapan kebijakan itu kunjung tiba? Pertanyaan ini menjadi gelora bagi Aceh dan masyarakatnya.

Gelora juga yang menjadikan tuhoe mencoba menggoda pembaca untuk dapat menganalisis pengembangan perkebunan kelapa sawit, kemudian diharapkan akan menjadi bahan diskusi dan dapat dijadi¬kan sebagai pertimbangan oleh para pengambil keputusan. Potret gampong yang terletak jauh dari pusat ibukota kabupaten Aceh Barat layak juga untuk disimak. Hal ini kemudian yang menjadikan kita lebih paham, mengerti, dan bertindak: tuhoe.