tuhoe-xxi-web.pdf (56 downloads)

Percepat Penetapan Hutan Adat

Percepatan penetapan hutan adat di Indonesia sudah menjadi agenda prioritas pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah pada Januari 2018 lalu, Menteri LHK menegaskan bahwa penetapan wilayah hutan adat di seluruh Indonesia mesti disegerakan.

Untuk itu, tugas utama bagi setiap kepala daerah menerbitkan peraturan daerah (qanun) terkait penetapan hutan adat di wilayah masing-masing. Bagaimana dengan Aceh? Tentu saja ini pertanyaan penting, terutama bagi setiap masyarakat adat dan lembaga-lembaga yang bekerja untuk kemaslahatan hutan Aceh.

Sampai sekarang, baru ada sembilan lokasi di Aceh yang memiliki keabsahan wilayah adat, tiga wilayah mukim di Kabupaten Pidie dan enam wilayah mukim di Kabupaten Aceh Barat. Penetapan wilayah adat merupakan salah satu syarat yang diminta KLHK untuk penetapan hutan adat.

Artinya, masih banyak wilayah hutan di Aceh yang belum memiliki legalitas kewilayahan sebagai hutan adat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang urgen bagi setiap kepala daerah, mulai tingkat mukim hingga provinsi. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang masyarakat adat juga mesti mendorong percepatan penetapan hutan adat di Aceh. Dengan adanya legalitas hutan adat, hasil alam di hutan tersebut dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Harus diketahui bahwa Aceh memiliki hutan terpenting bagi paru-paru dunia. Satu saja wilayah hutan di Aceh terbakar, imbasnya bukan hanya dirasakan masyarakat Aceh atau Indonesia, tetapi juga akan berefek hingga ke negara jiran. Hal ini menandakan bahwa hutan Aceh berada pada posisi strategis. Penting sekali dilakukan penetapan wilayah hutan adat agar pengelolaan sumber daya hutan di wilayah tersebut senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Aceh adalah negeri subur dengan hutan yang makmur. Masyarakat Aceh harus paham bahwa sampai saat ini masih banyak pihak-pihak tertentu yang mengambil hasil hutan Aceh dengan tanpa mempertimbangkan keramahan lingkungan. Padahal, Aceh memiliki lembaga adat yang berwenang di bidang kehutanan: panglima uteuen. Oleh karena itu, dengan penetapan wilayah hutan adat, lembaga adat di Aceh akan lebih memiliki derajat dan pengelolaan hutan pun menjadi bermartabat.

Semua elemen mesti bergerak bersama demi percepatan hutan adat Aceh. Jangan sampai hutannya di Aceh tetapi hasilnya dibawa ke luar. Adapun imbasnya, dirasakan oleh masyarakat Aceh yang berada di sekitaran hutan tersebut. Sebagai masyarakat Aceh, semua orang mesti tuhoe: memahami, mengerti, lalu bertindak sesuai kapasitas dan kapabelitasnya. Semoga!