Tuhoe XVII

Tuhoe-17.pdf (304 downloads)

 

 

Hutan Adat Mukim, Sebuah Keniscayaan!

Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampông dengan batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah camat. Setiap mukim dipimpin oleh seorang imuem mukim. Mukim sebagai sistem pemerintahan khas Aceh sudah ada sejak Islam masuk Aceh. Di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pun, mukim tetap mendapatkan pengakuan.

Lembaga mukim dilengkapi dengan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan bidang lain. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh panglima uteun, laut oleh panglima laot, pelabuhan oleh syahbanda, kebun oleh peutua sineubok, sawah oleh keujruen blang, pasar oleh harya peukan, dan sungai oleh pawang krueng. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan di Aceh telah dipraktikkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas.

Mukim berwenang dan berhak mengelola sumber daya alam di daerah ulayatnya. Sumber daya alam dimaksud dapat berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya, dan lain-lain, yang telah diatur dalam Qanun Pemerintahan Mukim pada masing-masing kabupaten/kota. Kekuasaan mukim atas sumber daya alam merupakan eksistensinya sebagai lembaga pemerintahan otonom, yang mempunyai kekayaan dan sumber keuangan tersendiri (asli), sistem kepemimpinan, hukumnya sendiri, serta tata peradilannya.

Sumber daya alam (SDA) di bawah kekuasaan mukim adalah apa saja yang merupakan hak ulayat mukim, baik yang telah dikuasai/kelola ataupun yang belum, sepanjang dalam batas jangkauan mereka menurut kriteria hukum adatnya. SDA dapat berupa hutan, pasie, laot, blang/umong, peukan, krueng, alue, glé, uteun, rawa, paya, kuala, danau, röt, jalan, parék, dan lain-lain.

Melalui tuhoe edisi kali ini, kami mengajak Anda melihat bagaimana perkembangan dan kondisi mukim di Aceh yang hingga saat ini belum ada penetapan wilayahnya. Melalui media sederhana ini, mari kita mengerti, paham, lalu bertindak untuk mendukung percepatan penetapan wilayah mukim di Aceh yang telah diatur dalam qanun dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hanya dengan pengertian, kita bisa wujudkan kebersamaan. Hanya dengan kepahaman, kita bisa dirikan tamadun. Hanya dengan tindakan, kita bisa capai hajat dan cita.