Buletin tuhoe XIX

tuhoe-xix-web.pdf (121 downloads)

Menanti Kearifan di Hutan Adat

HUTAN adat merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat yang dikelola secara turun temurun dengan kearifan lokal setempat. Pengelolaan secara adat telah berkontribusi dalam menjaga lingkungan dari segala hal yang tidak diinginkan, karena pengaruh alam maupun karena ulah manusia. Oleh karenanya, praktik pengelolaan hutan secara adat seharusnya bisa dipertahankan demi merawat alam kearifan yang sudah ada sejak dahulu kala.

Eksistensi pengelolaan hutan dengan kearifan lokal harus dilakukan oleh masyarakat setempat dan didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Keberadaan masyarakat adat dalam kawasan hutan adat tidak akan ada apa-apanya tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tanpa mencermati kearifan lokal yang senantiasa dibangun oleh komunitas masyarakat adat juga tiada bermanfaat. Di sinilah dibutuhkan korelasi yang sinergis antara kearifan lokal dan kebijakan pemerintah.

Khususnya di Aceh, hutan adat memiliki tingkat kearifan yang paling tinggi. Hutan adat menjadi sebuah ukuran keberadaan sebuah komunitas adat karena identitas yang melekat pada hutan adat tersebut adalah identitas komunitas masyarakat adat Aceh. Sejak zaman kesultanan Aceh, pengelolaan hutan sudah dimulai dari lembaga adat paling rendah. Pengelolaan hutan di tingkat mukim, misalnya, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mukim tersebut. Hasilnya, penguasaan dan pengawasan hutan di kawasan tersebut bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Angin segar bagi masyarakat adat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hal ini semakin menguatkan legitimasi masyarakat adat dalam mengelola hutan adat di wilayah masing-masing. Namun, dari perubahan tersebut, masih muncul berbagai isu hukum yang hingga saat ini belum dapat dijawab, terutama mengenai batasan kewenangan masyarakat adat dalam mengelola hutan. Misalnya, apakah masyarakat adat bisa mengalihkan hak atas hutan pada pihak lain, atau mengalihkan fungsi hutan menjadi non-hutan dan lain sebagainya?

Buletin tuhoe edisi XIX memberikan informasi tentang perjalanan masyarakat dalam mengelola hutan adat. Dalam edisi kali ini diperlihatkan bahwa sudah banyak komunitas masyarakat adat di Aceh sedang memperjuangkan merebut kembali hutan adat dan seharusnya mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak terkait sehingga semua lapisan masyarakat benar-benar tuhoe; mengerti, memahami, dan bertindak sesuai porsi dan tupoksi masing-masing.