MEULABOH – Wakil Bupati Aceh Barat H Rahmat Fitri (Haji Nanda) membuka Kongres Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Bumoe Teuku Umar (JKMA-BTU) di Aula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakretrans) Aceh Barat, Jumat, 12 Oktober 2012.

Saat membuka acara tersebut Nanda meminta agar JKMA-BTU bisa melibatkan kaum perempuan dalam komunitas itu, agar ada keseimbangan dalam pembentukan komunitas adat. Selain itu ia juga mengatakan bahwa peran JKMA-BTU sangat dibutuhkan untuk pembangunan roda pemerintahan Aceh Barat.

“Karena bisa berfungsi untuk menghidupkan lembaga adat seperti mukim, panglima laot, pang uteuen dan fungsi adat lainnya, bukan hanya sebatas label atau gelar seperti yang disandang selama ini,” katanya.

Masyarakat adat juga diminta bisa jadi kontrol sosial dalam membangun Aceh Barat di bawah kepemimpinan Haji Tito dan dirinya selaku wakil Bupati. Selama ini kata dia peran tokoh masyarakat adat khususnya di Aceh Barat masih kurang optimal, ini dikhawatirkan bisa menghilangkan adat istiadat dan budaya di Aceh Barat, seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat.

Sementara itu Syahrul Putra, sekretaris pelaksana JKMA-BTU mengatakan saat ini peran penting masyarakat adat adalah mendorong pengakuan terhadap hutan adat di setiap kemukiman yang ada di Aceh Barat.

“Meskipun selama ini sudah ada aturannya seperti yang tertuang dalam UUPA yang menjelaskan tentang kekuasaan masyarakat adat, namun masyarakat adat sendiri belum memiliki aturan secara tertulis baru sebatas aturan lisan,” kata Syahrul.

Peran masyarakat adat kata dia sangat penting dalam menjaga agar kerusakan hutan tidak semakin parah, ini akan membantu terjadinya perubahan iklim.

“Kita juga akan menguatkan kapasitas masyarakat adat seperti mukim, kejruen blang, pang uteuen dan panglima laot untuk mendorong dan memiliki hak pengelolaan hutan adat,” katanya lagi.

Syahrul juga meminta kepada pemerintah Aceh Barat agar segera melahirkan turunan dari regulasi UUPA dan Qanun melalui Perbup dalam penetapan kembali wilayah dan kawasan hutan adat.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi C DPRK Aceh Barat Mufril, perwakilan dari dinas dan badan terkait, panglima laot, pang uteuen, dan kejruen blang dari Aceh Barat dan Nagan Raya.[] (ihn)

Sumber: Atjehpost.com