Geulanggang Rayek bola panas hutan adat

tuhoePemahaman tentang makna hutan adat harus di-upgrade. Hal ini mesti diketahui oleh semua orang. Dulu, hutan adat dipahami sebagai hutan negara, yang dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kini, hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan dalam wilayah masyarakat adat.

Pengertian ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dengan adanya putusan ini diharapkan akan adanya kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ini sesuai pula dengan pengakuan negara melalui penetapan hutan adat.

Hadirnya pengakuan terhadap hutan adat dan masyarakat hukum adat oleh negara telah memberikan peluang besar bagi kearifan lokal suatu daerah. Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang selama ini selalu dijaga, dihayati, dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat menjadi penting sebagai penyeimbang arus globalisasi dan modernisasi.

Januari 2018, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan wilayah hutan adat seluas 16.463,34 ha, terdiri dari total yang telah ditetapkan dan areal pencadangan yang mencakup 8.976 KK sebagai penerima manfaat langsung.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat Tahun 2018 kemarin, menyebutkan bahwa pemerintah telah merencanakan penetapan hutan adat pada tahun 2018 sebanyak 12 lokasi.

“Total luasannya lebih kurang 21.331 ha. Lokasi ini merupakan lokasi yang pada tahun 2017 sudah diusulkan,” ujarnya.

Bambang berharap usulan tahun 2017 ini dapat ditetapkan pada tahun 2018. Dari 12 lokasi tersebut, setidaknya ada tiga lokasi yang berada di Aceh yaitu Mukim Beungga, Kecamatan Tangse seluas 10.988 hektare, Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji seluas 4.106 hektare, dan Mukim Kunyet, Kecamatan Padang Tiji seluas 2.921 hektare.

Proses penetapan hutan adat di Indonesia selama ini cenderung lambat karena beberapa hal, di antaranya belum adanya peraturan daerah (perda) terkait masyarakat hukum adat di wilayah adat. Bambang menjelaskan, selain perkara perda, ada provinsi yang sudah memiliki perda tetapi belum memiliki peta wilayah sehingga menjadi kendala juga tatkala akan ditetapkan wilayah hutan adat di daerah tersebut.

“Peta wilayah hutan adat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pengakuan wilayah. Bila tidak dipertimbangkan, ini akan menjadi pemicu konflik antara masyarakat dan pemegang izin kelola hutan,” papar Bambang.

Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Aceh yang memiliki kewenangan otonomi khusus. Jika selama ini Aceh bisa menerbitkan sejumlah kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai hal, tentu kebijakan tentang penetapan wilayah dan hutan adat akan menjadi “bola panas” yang mesti digelindingkan dari gubernur ke bupati, hingga sampai pada tingkat mukim. Mungkinkah?

 

Geulanggang Rayek DSCN7515.MOV_snapshot_04.30_[2018.07.16_09.59.21]Wagub Nova Iriansyah:
Percepat Persiapan Hutan Adat Aceh

tuhoe–Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Rakornas Hutan Adat Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengundang 16 wakil pemerintah provinsi dan 46 pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk membahas persiapan Rakornas (Jakarta, 13/1/2018). Dalam rapat persiapan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa salah satu tujuan penetapan hutan adat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, Menteri LHK berpendapat bahwa hutan adat dapat menjadi solusi penyelesaian konflik tenurial.

Siti Nurbaya menginstruksikan kepada para kepala daerah agar mempersiapkan seluruh data kelengkapan hutan adat, meliputi kebijakan daerah, data sosial masyarakat hukum adat, serta peta wilayah dan hutan adat.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menyambut baik Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

“MHA itu lebih dulu berdiri ketimbang negara. Dengan adanya Putusan MK tersebut semakin memperjelas bahwa MHA (mukim) menjadi penyandang subjek dan pemilik hutan adat tersebut,” katanya.

Selain itu, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali yang juga hadir dalam rapat tersebut menambahkan bahwa sejak dulu di Aceh Besar hutan adat dikuasai dan dikelola secara komunal. Di Aceh Besar, kata dia, selain hutan adat ada juga padang meurabe untuk pengembalaan ternak.

“Kini sebagian lahan adat tersebut telah dikuasai oleh perusahaan HTI yang tidak memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Aceh Besar. Harapan kami, hutan adat dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat di Aceh Besar,” ujarnya.

Sebelum mengikuti Rakornas, Pemerintah Aceh terlebih dulu melakukan Rapat Penetapan Hutan Adat di tingkat provinsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 18 Januari 2018 di aula pendopo wakil gubernur yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Nova menyampaikan bahwa adanya pengakuan atas hutan adat, hasil hutan di wilayah pengakuan bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi fungsi hutan demi kepentingan rakyat.

“Saya lihat selama ini banyak kasus yang menimpa masyarakat Aceh terkait hutan adat. Saya berharap ke depan keberadaan hutan adat tidak direkayasa demi kepentingan bisnis. Hak rakyat harus menjadi milik rakyat. Jangan diplot sebagai cagar sehingga masyarakat dianggap melanggar hukum ketika mengelola kawasan hutan adat,” kata Nova.

Pemerintahan mukim sebagai bagian masyarakat hukum adat di Aceh pun telah mengusulkan penetapan hutan adat kepada KLHK sebelum adanya Rakornas tersebut. Usulan itu sebanyak 9 lokasi. Tiga lokasi di wilayah Kabupaten Pidie (Mukim Beungga, Mukim Kunyet, dan Mukim Paloh), dua lokasi di wilayah Aceh Jaya (Mukim Panga Pasi dan Mukim Krueng Sabee), satu lokasi di Aceh Barat (Mukim Lango), dan tiga lokasi di Aceh Besar (Mukim Gunung Biram, Mukim Lampanah, dan Mukim Blang Mee).

Dalam Rapat Penetapan Hutan Adat Aceh yang dipimpin oleh Nova Iriansyah tersebut turut dihadiri Bupati Pidie, Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Jaya, Ketua Majelis Adat Aceh, Akademisi, perwakilan JKMA Aceh, dan perwakilan Walhi Aceh.

“Hutan-hutan ini nantinya akan diadvokasi sehingga secara resmi bisa tercatat sebagai hutan adat dan tidak memunculkan sengketa di kemudian hari,” jelas Nova.

Bupati Pidie, Roni Ahmad mengakui bahwa di daerahnya baru ada tiga mukim yang mengusulkan penetapan hutan adat. “Kita perlu membuat persiapan yang lebih matang agar mukim lain pun bisa ditetapkan sebagai hutan adat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Ramli MS, menuturkan, untuk mempercepat penetapan dan pengakuan hutan adat di Aceh, diharapkan kepada Gubernur Aceh dapat mengeluarkan surat kepada para bupati terkait dengan rencana penentuan hutan adat di masing-masing kabupaten.

Lain halnya dengan Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri Sofyan yang berpendapat untuk usulan penetapan hutan adat ke KLHK, Aceh Jaya sudah ada usulan dua wilayah mukim sehingga tersisa 19 mukim lagi.

“Saya berharap kepada Pemerintah Aceh melalui wakil gubernur dapat memfasilitasi adanya penambahan usulan penetapan hutan adat di Aceh Jaya,” ucapnya.[zul arma]

 

Geulanggang Rayek DSCN8746-----Persiapan Aceh Menuju Hutan Adat

tuhoeAceh merupakan satu dari sekian provinsi yang sangat siap untuk direkomendasikan mendapatkan hak terhadap hutan adat. Aceh memiliki sejumlah lembaga adat yang menjunjung tinggi kearifan lokal setempat, termasuk lembaga adat yang mengurusi persoalan hutan. Selain itu, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur tatakelola hutan sesuai undang-undang yang berlaku.

Hal ini menjadi semangat bagi Aceh dalam menuju penetapan hutan adat. Pemerintah Aceh harus mendorong lembaga adat di Aceh untuk segera melakukan percepatan penetapan hutan adat di Aceh, sesuai dengan surat yang sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keinginan percepatan penetapan hutan adat Aceh sudah diusulkan oleh Pemerintah Aceh pada saat Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 23-24 Januari 2018 lalu di Jakarta. Pemerintah Aceh mengusulkan 13 mukim di Aceh untuk mendapatkan status hutan adat. Dokumen dan surat usulan hutan adat Aceh disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Hutan adat Aceh  yang diusulkan kepada Menteri LHK dengan total luas 145.250,24 hektare yang tersebar di empat kabupaten, meliputi Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Terdiri atas 144.497,27 hektare berada dalam kawasan hutan dan 752,95 hektare di luar kawasan hutan.

Pasca-Rakornas hutan adat di Jakarta, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota terus mempersiapkan dokumen kelengkapan usulan yang telah disampaikan pada Rakornas tersebut. Gubernur Aceh mengeluarkan surat nomor 522/3352 tertanggal 8 Februari 2018 tentang Usulan Hutan Adat Kabupaten/Kota. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/walikota se-Aceh.

Dalam surat tersebut disebutkan apabila di kabupaten/kota terdapat masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah adat berpotensi untuk dijadikan hutan adat, dapat diusulkan melalui Pemerintah Aceh. Usulan tentunya dengan kelengkapan data dan persyaratan sesuai dengan Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Selain Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten juga bergerak cepat. Kabupaten Aceh Jaya, misalnya, telah membuat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Task Force Percepatan Penetapan Hutan Adat Kabupaten Aceh Jaya. Demikian pula Kabupaten Aceh Barat, pemerintah setempat juga telah membentuk Tim Percepatan Penetapan Hutan Adat di wilayah mereka.

Untuk diketahui, pasca-Rakornas Hutan Adat pada Januari 2018 lalu, belum ada kegiatan nyata dari KLHK dalam hal mempercepat penetapan hutan adat di Aceh.

“Kita berharap agar KLHK tetap komitmen terhadap kebijakan yang telah diterbitkan dan menyegerakan proses penetapan hutan adat yang telah diusulkan oleh masyarakat hukum adat Aceh melalui Pemerintah Aceh,” ujar Sekpel JKMA Aceh, Zulfikar Arma.

Geulanggang Rayek WhatsApp Image 2018-01-23 at 2.27.07 PM-----

Rekomendasi Hasil Rakornas Hutan Adat

Berdasarkan hasil berita acara dan diskusi panel pada Rakornas Hutan Adat Tahun 2018 tersebut, beberapa kesimpulan permasalahan dan solusinya telah didapatkan. Simpulan dan solusinya seperti diuraikan berikut.

Pertama, ada wilayah yang petanya sudah jelas termasuk sudah memiliki peraturan daerah (Perda) yang telah lengkap sehingga akan menjadi prioritas untuk pengakuan hutan adat.

Kedua, ada wilayah yang petanya masuk dalam kategori jelas, tidak ada tumpang tindih dan konflik horisontal dengan yang lain, tetapi belum ada perangkat hukum daerahnya seperti Perda. Untuk daerah ini, akan didorong pemerintah daerahnya segera membuat Perda yang mengatur hutan adat setempat.

Ketiga, ada daerah yang peta wilayah hutan adatnya jelas, tetapi masih belum beres dengan perizinan atau konflik dengan komunitas masyarakat yang lain. Tindak lanjutnya adalah segera diambil inisiatif resolusi konflik dan atau review terhadap perizinan yang ada di wilayah tersebut.

Keempat, daerah yang peta wilayah hutan adatnya belum jelas, baik pengakuan masyarakat adatnya maupun wilayahnya, perlu pembahasan lebih lanjut dan lebih detail agar segala terkait itu lebih jelas dan tegas.

Kelima, mengefektifkan pembahasan tentang percepatan pengakuan hutan adat di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Keenam, lebih mengefektifkan kinerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) di setiap regional.

Ketujuh, melengkapi data-data di lapangan, bukan hanya data spasial petanya, tetapi juga data sosial budaya masyarakatnya. Semua ini penting agar jelas ketika pengakuan hutan adat, masyarakat hutan adatnya seperti apa.

 

Laporan ZULFIKAR ARMA
—Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh—

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XXI, Juni 2018