AP Photo - Binsar Bakkara

AP Photo | Binsar Bakkara

tuhoe | Kutaraja – Hutan Indonesia memiliki sisa 10% hutan tropis di dunia. Huta tersebut duhuni 12% dari spesies binatang menyusui/ mamalia, 16% hewan reptil, dan 1.519 spesies burung. Selanjutnya, tecatat pula 25% dari spesies ikan yang ada di dunia ini juga terdapat dalam belantara (hutan) Indonesia, sebagian di antaranya endemik (hanya dapat ditemui di daerah tertentu.

Dengan luas dan segala kekayaan alam yang kita miliki, hutan kita telah menjadi kehidupan (paru-paru) bagi dunia. Namun, perlahan-lahan luas hutan kita mulai menyusut. Hingga saat ini, hutan Indonesia telah mengalami penyusutan dari aslinya sebesar 72% (World Resource Institute, 1997). Penyebabnya sebagian besar karena pembalakan liar (illegal logging) dan kebakaran hutan.

Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003 saja, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian miliaran rupiah, 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan (Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003).

Untuk Aceh, banjir bandang di Aceh Tamiang akhir tahun 2006 dulu juga merupakan akibat kerusakan hutan yang dibabat merajalela oleh oknum-oknum. Menurut kapanlagi.com, sebanyak 11.314 KK (49.726 jiwa) terpaksa menghuni tenda darurat akibat banjir bandang tersebut, sedangkan puluhan ribu lainnya mengalami korban jiwa. Kecuali itu, belasan ribu rumah penduduk dan sarana pendidikan hanyut digiring arus bandang. Melihat fenomena ini, sudah jerakah tangan-tangan jail membabat hutan Aceh? Atau upaya yang dilakukan untuk menghentikan tindakan menebang hutan sesuka hati?

Moratorium Logging

Pemerintah Aceh yang saat ini dijabat oleh Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar mencoba mengantisipasi penebangan liar dengan menerapkan jeda penebangan hutan (moratorium logging). Keputusan berhenti menebang hutan dengan memberikan redesign (menata ulang), reforestasi (penanaman kembali hutan), dan reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan) yang diterapkan pemerintahan Aceh ternyata hanya menjadi jargon bagi sekelompok orang. Kenyataanya, deru chainsaw (gergaji mesin) masih saja menyalak di hutan Aceh yang mengalahkan bunyi beragam burung nan indah.

Akibatnya, rakyat yang tinggal di pinggir hutan masih tetap menerima imbas dari sekelompok pihak yang memeliki kepentingan. Jika dua tahun lalu masyarakat mendapat imbas atas penebangan liar itu melalui banjir yang dikirimkan kebiasaannya akhir tahun, kini bentuk ancaman lain pun menerpa. Hewan buas seperti harimau dan gajah mulai memasuki pemukiman penduduk. Boleh jadi, mereka ambil balas terhadap komunitasnya yang dihancurkan oleh tangan-tangan jail. Maka, hewan-hewan buas itu pun menghancurkan pemukiman penduduk, rumah, kebun, ladang, bahkan manusia (mungkin tak tahu apa-apa) menjadi korban harimau dan gajah.

Koordinator Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh (Tipereska), Bakti Siahan, menyatakan, perambahan hutan secara ilegal masih terjadi di Aceh, meskipun moratorium logging sudah dicetuskan. Menurut dia, seperti dilansir antara (12 Juni 2008), kebijakan moratorium logging merupakan benturan peraturan undang-undang sektoral pemerintahan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UU PA). “Ini adalah masalah. Kebijakan moratorium logging bisa terganggu,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan laporan sebuah lembaga lingkungan (Greenomics), tinkat deforestasi dan degradasi hutan Aceh sepanjang tahun 2006 mencapai sekitar 2000 hektar. Disebutkan bahwa sekitaar 60% deforestasi dan degradasi terjadi di kawasan hutan konservasi dan lindung, termasuk taman nasional gunung leuser (TNGL).

Butuh Makan

Ihwal yang acap kali terdengar dari para penebang kayu adalah “butuh makan”. Dalih demi dalih yang dikemukan mengapa kayu di hutan ditebang selalu tak lerlepas dari kebutuhan ekonomi, yang seolah jika tanpa menebang kayu, makan tak dapat.

Kearifan ureueng Aceh yang memiliki lembaga adat pengatur tentang hutan dan isinya (panglima uteueng dan pawang-pawangnya) sebenarnya tidak melarang masyarakat menebang hutan dan memburu satwa di hutan. Akan tetapi, ada ketentuan yang mengatur, seperti aturan tentang kayu yang boleh ditebang dan satwa serupa apa yang boleh diburu (ditangkap). Ketentuan inilah yang kelihatan belum dipahami secara rinci oleh orang-orang sehingga illegal logging dan perburuan satwa masih saja terjadi. Apalagi, oleh cukong-cukong yang mendapat beking kuat dari belakang. Kendati tauke-tauke itu sudah tahu akibat kehancuran hutan akan mendatang mara besar bagi kehidupan masyarakat, mereka tetap melakukannya demi uang.

Hal ini pula kelihatannya yang mendorong sejumlah awak Komite Peuralihan Aceh (KPA) yang seyogianya ikut menjaga hutan Aceh, malah melakukan penebangan besar-besaran. Seperti diberitakan sejumlah media lokal Aceh, April 2008 lalu, ratusan masyarakat Aceh Besar yang mengatasnamakan KPA, Kamis (24/4) mendatangi Markas Polisi Daerah (Mapolda) Aceh, terkait ditangkapnya truk yang bermuatan kayu milik rekan mereka oleh Reskrim Poltabes Banda Aceh.

Terkait itu, aktivis lingkungan dari Dana Suaka Margasatwa (World Wild Fund for Nature/WWF) Indonesia, Dede Suhendra, sangat mengharapkan pemerintah lebih intensif mensosialisasikan moratorium logging agar masyarakat lebih memahami batasan yang ditentukan (ant, 12/6/08).

“Hingga saat ini masyarakat masih bingung tentang moratorium logging, terutama tentang wilayah mana yang bisa dan tidak boleh ditebang. Bahkan, pernah sebuah lembaga donor asing menanyakan, di mana bisa mereka memperoleh kayu legal sebanyak 30 meter kubik atau mungkin bisa ditunjukkan pedagang mana yang menjual kayu berizin,” ujarnya.

Barangkali sedikit solusi bagi pemerintah, guna mencegah kerusakan hutan berkelanjutan, pemerintah harus serius untuk tidak lagi mengeluarkan izin-izin baru pengusahaan hutan, pemanfatan kayu maupun perkebunan, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku eskpor kayu, baik kayu bulat maupun kayu serpih. Pemerintah juga harus melakukan uji menyeluruh terhadap kinerja industri kehutanan dan melakukan penegakan hukum bagi industri yang bermasalah. Setelah tahapan ini, perlu dilakukan penataan kembali kawasan hutan yang rusak dan juga menangani dampak sosial akibat penghentian penebangan hutan, misalkan dengan mempekerjakan pekerja industri kehutanan dalam proyek penanaman pohon.*[herman/dbs]

LUKA HUTAN LEUSER

tuhoe | Banda Aceh – Akibat ulah manusia yang mementingkan ‘perut’ sendiri, kenyataan tersisa bukan hanya was-was di hati masyarakat biasa, hutan pun ikut terluka. LSM Selamatkan Isi Alam dan Flaura-fauna (Silfa) menyebutkan hutan Leuser Aceh saat ini ‘luka parah’ sehingga satwa penghuni  hutan itu mulai turun ke pemukiman penduduk. Akibat lain, banjir tahunan pun disinyalir akan datang dengan waktu cepat dan sering.

Dalam siaran pers LSM Silfa, Nomor: 014 /PR/SILFA/VIII/2008, tanggal 17 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Harian Acehsebuah media lokal di Banda Aceh—Direktur Eksekutif LSM Silfa, Irsadi Aristora, S.Hut, menyatakan hutan Aceh seluas 33,3 juta Ha, 1 juta Ha merupakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), 333.300 Ha kawasan zona inti TNGL. Semuanya, kata dia, telah dirambah, termasuk hutan di kawasan Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

Sementara itu, 100.000 Ha dikuasai pemukiman penduduk, dan 74.000 Ha berubah status menjadi perkebunan rakyat, serta 26.000 Ha menjadi kecamatan di Aceh Tenggara, sisanya adalah perembahan liar di seluruh KEL. Pengamatan tersebut, menurut Irsadi, juga didukung tingkatan konflik manusia dengan alam. Di KEL saja, dalam tujuh bulan terakhir, kata dia, tercatat banyak kasus yang tarjadi konflik dari keduanya.

Tabel tingkatan konflik manusia dengan alam

tuhoe 7 geulanggang cut - tabel

Sumber: LSM Silfa (Harian Aceh)


Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi VII, Desember 2008