Banda Aceh – Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menggelar rapat finalisasi draf Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di ruang Serba Guna DPRA, hari ini, Rabu (16/5).

Hadir dalam rapat tersebut beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini fokus memperjuangkan terwujudnya Qanun KKR tersebut, diantaranya, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH-Banda Aceh), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan Koalisi NGO-HAM.

“Mereka hadir hari ini adalah karena mereka merupakan inisiator draf awal Qanun KKR ini, buah pikiran mereka akan kita dalami dalam perumusan ini, sehingga draf final yang akan kita ajukan sebagai Qanun inisiatif dewan nantinya akan lebih mendalam, baik serta jauh lebih tajam,” terang Abdullah Saleh, Sekretaris Banleg DPRA.

Abdullah Saleh juga menambahkan bahwa apapun yang nantinya mereka hasilkan adalah merupakan kehendak rakyat. “Aturan yang kita lahirkan ini kita harapkan agar nantinya bisa diterima oleh semua pihak karena sejatinya kan tidak ada diskriminasi pada sebuah regulasi karena dalam alam demokrasi regulasi itu merupakan suatu perwujudan dari kehendak rakyat,” jelas politisi Partai Aceh itu.

“Finalisasi draf Qanun KKR ini, nantinya akan kita bawa dalam rapat Paripurna Khusus untuk kemudian disahkan menjadi Qanun inisiatif DPRA dan akan menjadi Qanun prioritas yang akan kita bahas nantinya dan saya optimis Qanun KKR akan selesai tahun ini, namun masih ada beberapa proses lagi karena nantinya kita juga akan mengundang semua pihak termasuk pihak eksekutif, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU),” jelas Abdullah Saleh.

Abdullah saleh juga berharap semua pihak agar lebih memahami apa itu KKR sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman. “Selama ini banyak informasi yang bias mengenai KKR ini, seolah-olah KKR ini arahnya nanti akan kemana-mana akan mengadili siapa saja, satu hal yang harus kita pahami bersama adalah bahwa KKR ini ada bukan untuk mengadili, keberadaan Komisi ini adalah untuk merumuskan langkah yang tepat dalam rangka rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran,” pungkas pria yang identik dengan peci hitam di kepalanya itu.

Sampai berita ini diturunkan, rapat finalisasi draf Qanun KKR ini masih berlangsung di ruang serba guna Gedung DPRA, Banda Aceh. (Ngah)

Sumber: Atjehlink.com