Andik..._copy

Hanya tiga hal pokok yang mesti diperhatikan terkait UU Desa menurut Andik Hardiyanto, yaitu terkait konsideran, tujuan pengaturan, dan azas pengaturan yang menunjukkan pengakuan dan penghormatan, sumbsidiaritas, serta pemberdayaan.

Andik Hardiyanto, Board Perkumpulan HuMA dan Direktur merDesa Institute, mengatakan bahwa konsederan UU Desa hanya UUD 1945, dan ia disusun sebagai upaya pemenuhan amanat konstitusi terkait masyarakat hukum adat. Aceh sendiri secara khusus memperhatikan UU Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal itu dikatakannya saat berbicara sebagai narasumber dalam seminar Implikasi UU Desa Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Adat Mukim di Aceh” yang diselenggarakan JKMA Aceh di hotel Grand Nanggroe Banda Aceh pada Kamis (19/3).

“Kan konsideran UU Desa itu hanya tertulis UUD 1945, yaitu pada Pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 20, dan Pasal 22D Ayat 2. Bagi Aceh sendiri kan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana Provinsi Papua, itu (Aceh) telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” kata Andik.

Andik sendiri tidak setuju istilah “Desa” secara otomatis dapat berarti “Gampong” secara khusus di Aceh, karena ada juga “Mukim.” Kecuali itu ada dokumen penetapan yang dapat dijadikan pegangan. Karenanya mesti sangat memperhatikan aturan khusus Aceh

“Saya tidak setuju istilah Desa otomatis diterjemahkan di Aceh setara Gampong, karena disini juga ada Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat. Jadi menerjemahkan Desa sebagai Gampong itu hanya penafsiran yang tidak pasti, kecuali ada dokumen yang menetapkan itu baru bisa jadikannya pegangan. Maka itu mesti sangat diperhatikan aturan-aturan khusus yang merupakan hak Aceh.” Andik menjelaskan.

UU Desa, menurut Andik, juga berpeluang bagaimana konteks lokal mempengaruhi konteks global, yang diistilahkannya “lokalisasi global,” dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat adat.

“Jika selama ini teknologi informasi telah sedemikian menciptakan globalisasi, yaitu global yang mempengaruhi wilayah lokal, maka dengan UU Desa masyarakat adat harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi untuk berbalik, bagaimana lokal kini mempengaruhi global, atau kata lain lokalisasi global”[]