BANDA ACEH – Dosen Tata Ruang Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekah, T.M. Zulfikar, mengatakan pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota harus dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional.

Hal ini disampaikannya kepada portalsatu.com menyikapi rencana gugatan dari sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM).

Menurutnya, pemerintah, termasuk Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menghormati, melindungi, dan mematuhi serta menegakkan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

“Masyarakat tentunya memiliki hak untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup,” katanya, Kamis, 8 Oktober 2015.

Dia mengingatkan para pihak mengenai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 149. Selain itu, dia meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh ini kemudian mengutip Pasal 150 Undang-Undang No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya pada ayat (1) dalam UU tersebut dengan jelas disebutkan pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

“Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut,” katanya.

Menurutnya, RTRW Aceh telah ditetapkan melalui Paripurna DPRA pada 31 Desember 2013, kemudian telah diundangkan pada 3 Maret 2014 tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI melalui Keputusan No. 650-441 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014.

“Terkait polemik di atas, saya melihat seperti adanya ketakutan-ketakutan tak mendasar, baik dari eksekutif dan legislatif di Aceh. Padahal dari hasil kajian para pihak menunjukkan bahwa memang masih banyak kejanggalan di dalam Qanun RTRW Aceh tersebut, salah satunya adalah tidak mencantumkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), padahal di dalam UU Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 hal tersebut jelas tercantum,” ujarnya.

Dia mengatakan jika ingin KEL dihapus di dalam Qanun Aceh, seharusnya UU No. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional juga harus diamandemen, sehingga, kata dia, Qanun Aceh tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, T.M. Zulfikar mengatakan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat atau lokal juga belum secara jelas tercantum di dalam Qanun RTRW Aceh tersebut. Dia menyarankan alangkah baik dan bijak jika eksekutif dan legislatif segera duduk bersama.

“Termasuk dengan para pihak lainnya untuk segera membuka ruang dan kesempatan dalam melakukan peninjauan kembali atau revisi Qanun RTRW Aceh agar polemik yang berkepanjangan tersebut dapat diakhiri,” katanya.[](bna/*sar)

 

Sumber: Portalsatu.com