Umpama anak yang baru baligh, begitulah usia lembaga Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh kini. Tanpa terasa, JKMA Aceh sudah berumur 17 tahun, usia yang dianggap sudah matang dalam perjalanan waktu, tetapi masih terlalu muda untuk mengatakan bahwa kami sudah sempurna.

Layaknya baru baligh, belum banyak yang bisa dilakukan JKMA Aceh dalam pendampingan hak-hak lembaga dan instansi pemerintahan adat. Namun, cita-cita untuk mempertahankan, mengembangkan, dan memperjuangkan modal sosial dan nilai luhur komunitas masyarakat adat di Aceh akan terus dilakukan. Tentunya, dengan segala daya upaya yang ada.

haba jkma

Sejak terbentuk 31 Januari 1999 silam, kerja-kerja memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Aceh terus digalakkan. Halangan dan rintangan tentunya sudah menjadi ‘bumbu’ perjalanan lembaga ini. Namun, semangat untuk menjadi lebih baik dan semakin baik terus dipupuk bersama masyarakat adat dan orang-orang yang peduli terhadap masyarakat adat.

Dalam sejarahnya, JKMA Aceh mulai digagas di Ujong Batee, Mukim Lamnga, Aceh Besar pada 1999. Ketika itu berkumpul perwakilan 50 gampông dari seluruh Aceh. Mereka duduk bersama atas dasar keresahan bersama, yakni merasa terabaikan dan kerap menjadi korban kebijakan pemerintah dalam skala besar.

Terbentuknya JKMA Aceh mulanya dengan kepanjangan Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA). Kongres pertama JKMA digelar di Asrama Haji Banda Aceh (2003). Dalam kongres tersebut diubah kepanjangan JKMA menjadi Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh. Selanjutnya, kongres kedua diadakan di Mukim Blang Mee, Aceh Besar (2007), disusul Kongres III di Mukim Ie Meulee, Sabang (2010) dan Musyawarah Besar IV di Mukim Karang Bundar, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang (2013).

“Masyarakat kerap menjadi korban kebijakan politik yang otoriter sejak masa orde baru berkuasa, yang mengooptasi dan mendepolitisasi peran dan fungsi instansi pemerintahan adat,” kata Budi Arianto, Sekretaris Pelaksana (Sekpel) JKMA Aceh Periode 2007-2013.

Menurut Budi, JKMA Aceh hadir sebagai lembaga pergerakan yang siap memperjuangkan pengakuan terhadap hukum, sosial, politik, dan hak-hak atas sumber daya alam di Aceh. Untuk itu, JKMA Aceh membuka jaringan di daerah-daerah sehingga terbentuklah JKMA Wilayah.

JKMA Wilayah berdiri tidak berdasarkan kabupaten/kota atau kecamatan, tetapi lebih kepada wilayah. Misalnya, wilayah utara Aceh yang dimulai dari Bireuen sampai Aceh Utara, bergabung dalam satu jaringan yang dinamakan dengan JKMA Pasee.

“Pada prinsipnya, kewilayahan yang dipegang JKMA. Namun, ke depan bisa saja berdasarkan kabupaten/kota, semua tergantung putusan kongres. Kongres merupakan keputusan tertinggi JKMA Aceh. Kini istilah kongres diganti dengan Mubes (musyawarah besar). Pergantian istilah ini sudah dilakukan sejak tahun 2010 silam,” ujar Budi.

Dalam usia tujuh belas tahun ini, sudah banyak perubahan pada komunitas dan instansi pemerintahan adat di Aceh, yang dilakukan dan didorong oleh JKMA Aceh. Perubahan itu antara lain mulai diakuinya peran, fungsi, dan wewenang imum mukim di Aceh, terbentuknya Qanun Pemerintahan Mukim, Qanun Pemerintahan Gampông, dan lain-lain.

“Kita akan terus bekerja, baik dalam bentuk advokasi maupun tindakan lainya dalam pendampingan, perubahan, dan pemertahanan komunitas masyarakat adat Aceh,” kata Zulfikar Arma, Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh periode 2013-2017.

 

haba jkma - budi ariantoBudi Arianto: Dari Rahim Walhi

SECARA administratif, JKMA Aceh terbentuk pada tahun 1999. Namun, ide membentuk JKMA Aceh sudah dimulai sejak 1996. Inisiasi pembentukan JKMA Aceh tidak terlepas dari peran lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, sebab orang-orang yang menggagas JKMA Aceh umumnya adalah aktivis Walhi masa itu.

“JKMA Aceh bisa dikatakan lahir dari rahim Walhi bersama anggota-anggotanya pada semua kabupaten/kota di Aceh. Saya sendiri saat itu sebagai Divisi Pengorganisasian Rakyat di Walhi Aceh,” tutur Budi Arianto dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengurus JKMA Aceh periode 2010-2013.

Dalam perjalanannya, kata Budi, JKMA Aceh berafiliasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang pusatnya di Jakarta. hubungan JKMA Aceh dan AMAN merupakan aliansi strategis, bukan struktural. Pada Kongres AMAN tahun 2007, delegasi JKMA Aceh keluar dari keanggotaan AMAN setelah terjadi perubahan statuta organisasi AMAN yang dipandang tidak sesuai lagi dengan statuta JKMA Aceh.

“Sejak pertama berdiri, banyak hal yang sudah dilakukan oleh JKMA. Salah satunya, kita berhasil mendorong Qanun Pemerintahan Mukim. Namun demikian, ada banyak hal yang masih perlu kita kawal dan perjuangkan bersama,” ucapnya.

 

haba jkma - hasjim usmanHasjim Usman: Bermula Sembilan Orang

JKMA Aceh lahir karena keresahan terhadap kondisi di daerah. Ketika itu, banyak hutan di Aceh dikuasai oleh HTI. Mereka mengambil hutan rakyat dengan alasan akan menanam pinus. Kenyataannya, mereka malah menebang dan menguasai lokasi yang tidak diijinkan. Dari sinilah banyak orang tergerak membangun organisasi bersama demi penyelamatan hak-hak masyarakat dan nilai leluhur.

Demikian kata M. Hasjim Usman dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja JKMA Aceh, Februari 2016 lalu. Hasjim tidak menampik lahirnya JKMA karena adanya peran sejumlah orang dan lembaga, di antaranya Walhi Aceh.

“Proses lahirnya JKMA karena kondisi Gunung Biram waktu itu, ditambah kondisi di daerah Pak Bestari Raden. HTI merajalela waktu itu. Kita tidak tahu mengadu kepada siapa. Ibaratnya jipok le aneuk buy tameungadu bak mak buy. Kan sulit. Makanya lembaga ini terbentuk,” katanya.

Berkat pendampingan Walhi, tambah Hasjim, kelompok HTI mundur dan hutan adat/ulayat kembali ke tangan rakyat. Berikutnya, sebanyak sembilan orang dari berbagai daerah duduk bersama untuk terus melakukan advokasi terhadap hak-hak masyarakat adat. Akhirnya, musyawarah pertama di Ujong Batee pun terjadi sehingga lahirnya JKMA Aceh yang kemudian membuka jejaring sampai ke daerah-daerah.

 

haba jkma - yuriunPang Yuriun: JKMA Sudah Mendunia

Mungkin terlalu berlebihan menyebut bahwa JKMA Aceh sudah mendunia. Namun, begitulah kenyataan yang ada. JKMA Aceh sudah sampai ke beberapa negara untuk mengampanyekan hak-hak masyarakat adat. Hal ini diakui Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh, Pang Yuriun.

Dalam dialog singkat dengan Tim tuhoe, Pang Yuri menyebutkan kiprah JKMA Aceh sebagai organisasi peduli masyarakat adat Aceh sudah mulai dikenal di tingkat nasional sejak lembaga ini berdiri. Lambat laun, katanya, JKMA semakin dikenal di beberapa negara dunia.

Menurut Yuriun, perjalanan JKMA dalam menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat adat penuh onak duri. Namun, cita-cita menyuarakan hak-hak masyarakat adat ke dunia tidak pernah surut. Yuriun sendiri pernah diutus ke pertemuan tingkat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Waktu itu saya ditunjuk mewakili masyarakat adat di Indonesia. Kami dari Aceh yang diundang dalam pertemuan PBB itu ada dua orang, saya dan Keuchik Amir. Dari AMAN ada Angki dan Ruka. Itu tahun 2005,” katanya.

Selepas di forum PBB, Yuri atas nama JKMA diundang juga ke Kanada. Di sana, Yuri melakukan tukar pikiran dan pandangan antara masyarakat adat Aceh (Indonesia) dengan masyarakat adat Kanada berlangsung hangat.

Sejak saat itu, Yuriun terus membawa nama JKMA ke berbagai negara. Yuriun pernah diundang ke Thailand menghadiri Bangkok Climate Change Talks 2009. Kampanye masyarakat adat pun terus diupayakan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, baik negara di tingkat Asia maupun ke Amerika.

Dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XVII, Mei 2016